“Simbara [untuk] batu bara, nikel, dan kelapa sawit dan juga govtech itu menjadi target Presiden Prabowo. Saya pikir kita bisa melakukan lah kalau kita kerjakan bersama-sama, mestinya dalam 1—2 tahun ini,” terang Luhut.

“[Strategi] Quick Win Pak Presiden Prabowo saya kira e-catalog versi 6, saya kira kita sudah bisa luncurkan dan membuat 85% government procurement ada di sana.”

Teka-teki posisi Luhut dalam Pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka terjawab sudah. Pagi ini, dia menempati posisi sebagai ketua Dewan Ekonomi Nasional.

“Terhitung sejak pelantikan, mengangkat Jendral TNI (Purn) Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional dan kepada yang bersangkutan diberikan hak keuangan dan fasilitas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” tutur protokoler pembacaan pelantikan Menteri Kabinet Merah Putih Prabowo Subianto di Istana Negara, Senin (21/10/2024).

Tugas baru ini sesuai dengan harapan Luhut sendiri. Sebelumnya, Luhut yang menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Era Jokowo-Ma’ruf Amin ini pernah mengatakan dia tidak mau menjadi menteri lagi di Era Prabowo. Dia lebih memilih menjadi penasihat Prabowo.

“Saya siap membantu sesuai permintaan beliau sebagai penasihat, kalau itu masih dibutuhkan,” ungkap luhut beberapa waktu lalu.

Sekadar catatan, Dewan Ekonomi Nasional pertama kali dibentuk pada 1999 Era kepemimpinan Presiden Abdurrahman Wahid dan Wakil Presiden Megawati Soekarno Putri.

Lembaga penasihat ini mengemban tugas untuk menunjang keberhasilan Kabinet Persatuan Nasional khususnya dalam mempercepat pemulihan ekonomi nasional dari krisis moneter 1997—1998 dan kesiapan dalam menangani dinamika globalisasi.

Namun, setahun kemudian lembaga think tank ini dibubarkan oleh Gus Dur.

(wdh)