Sebelum mengakhiri sambutannya, papar Luhut, Prabowo meminta izin kepada isteri Luhut untuk “memperbolehkan” suaminya menerima tanggung jawab baru di posisi yang baru. “Saat itu, istri saya hanya tersenyum lebar saja,” jelas Luhut.

Luhut lantas menguraikan, sebagai prajurit “yang selalu siap melangkah ketika panggilan tugas datang, saya menerima amanat ini dengan penuh rasa tanggung jawab.”

Menurutnya, tugas yang diberikan Prabowo tersebut bukan sekadar posisi, tetapi panggilan untuk mengabdi kepada negara, serta memberikan yang terbaik bagi bangsa.

“Presiden Prabowo ingin saya memimpin satu lembaga yaitu Dewan Ekonomi Nasional. Lembaga ini akan bertugas untuk memberikan saran dan rekomendasi agar program-program prioritas di bidang ekonomi bisa tercapai dengan baik. Terlebih, Presiden Prabowo ingin adanya percepatan dalam koordinasi dan implementasinya,” kata Luhut.

Sehubungan dengan tugas barunya itu, Luhut menuturkan tantangan perekonomian yang dihadapi Indonesia ke depan tidaklah ringan; mulai dari isu ketahanan pangan, transisi energi, perkembangan teknologi termasuk AI, perubahan iklim, hingga dinamika geopolitik yang kian kompleks.

Untuk itu, dia menggambarkan Dewan Ekonomi Nasional yang dibentuk Presiden Prabowo sebagai economic think thank yang akan di isi oleh para pakar ekonomi.

"Pagi ini, sebelum berangkat ke Istana Negara, saya berpamitan sambil memeluknya [isteri Luhut]. Dia tidak bisa mendampingi saya hari ini karena ada jadwal check up kesehatan. Pesannya hanya satu, bahwa saya harus pandai-pandai jaga kesehatan sehingga bisa bekerja secara maksimal untuk memberikan yang terbaik untuk bangsa dan negara," papar Luhut.

Kejutan Pelantikan

Teka-teki posisi Luhut dalam Pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka terjawab sudah. Pagi ini, dia menempati posisi sebagai ketua Dewan Ekonomi Nasional.

“Terhitung sejak pelantikan, mengangkat Jendral TNI (Purn) Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional dan kepada yang bersangkutan diberikan hak keuangan dan fasilitas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” tutur protokoler pembacaan pelantikan Menteri Kabinet Merah Putih Prabowo Subianto di Istana Negara, Senin (21/10/2024).

Tugas baru ini sesuai dengan harapan Luhut sendiri. Sebelumnya, Luhut yang menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Era Jokowo-Ma’ruf Amin ini pernah mengatakan dia tidak mau menjadi menteri lagi di Era Prabowo. Dia lebih memilih menjadi penasihat Prabowo.

“Saya siap membantu sesuai permintaan beliau sebagai penasihat, kalau itu masih dibutuhkan,” ungkap luhut beberapa waktu lalu.

Sekadar catatan, Dewan Ekonomi Nasional pertama kali dibentuk pada 1999 Era kepemimpinan Presiden Abdurrahman Wahid dan Wakil Presiden Megawati Soekarno Putri.

Lembaga penasihat ini mengemban tugas untuk menunjang keberhasilan Kabinet Persatuan Nasional khususnya dalam mempercepat pemulihan ekonomi nasional dari krisis moneter 1997—1998 dan kesiapan dalam menangani dinamika globalisasi.

Namun, setahun kemudian lembaga think tank ini dibubarkan oleh Gus Dur.

Tokoh Sentral

Di sisi lain, Luhut sendiri adalah salah satu tokoh sentral di pemerintahan sebelumnya pada era Presiden Joko Widodo.

Seorang pensiunan jenderal bintang empat yang menjadi diplomat dan pengusaha, Luhut merupakan orang kepercayaan Jokowi yang kerap ditugaskan menarik investor dan berpindah-pindah dari satu kementerian ke kementerian lain untuk memangkas birokrasi yang sering kali membingungkan kabinet Indonesia yang sulit diatur.

Dia telah menjalankan segala tugas pada pemerintahan sebelumnya, mulai dari pengendalian virus corona hingga kesepakatan penting pendanaan iklim pada 2022.

Pencapaian kebijakannya yang paling signifikan adalah apa yang dikenal di Jakarta sebagai "hilirisasi", atau gagasan untuk memanfaatkan kekayaan mineral Indonesia guna mengamankan investasi dalam pembangunan industri.

Sebagai mantan tentara, termasuk di pasukan khusus elite, silsilah Luhut selaras dengan para mantan perwira yang masih memegang pengaruh dalam politik dan bisnis Indonesia. Prabowo sendiri pernah berada di bawah komandonya.

Kunci keberhasilan Luhut pada pemerintahan sebelumnya adalah kedekatannya dengan Jokowi, yang dimulai dari usaha pembuatan furnitur yang mereka bentuk pada 2009 saat presiden yang akan lengser itu menjadi wali kota sebuah kota di Jawa Tengah. Keduanya tetap dekat, dengan Luhut yang menjadi kepala staf Jokowi setelah terpilih pada 2014.

“Luhut memiliki banyak pengalaman bekerja dengan Jokowi, dia mewakili presiden,” kata Putra Adhiguna, direktur pelaksana di Energy Shift Institute kepada Bloomberg News, seraya menambahkan bahwa Jokowi “mendelegasikan sebagian besar pengambilan keputusan kepada Luhut.”

Menurut mereka yang bertemu dengannya, hubungan tersebut dimanfaatkan untuk memberi investor asing keyakinan yang mereka butuhkan untuk berinvestasi dalam hilirisasi nikel dan usaha lainnya.

Mereka tahu Luhut dekat dengan presiden, dan berbicara dengan penuh wibawa. Di negara yang sering kali mengubah kebijakan secara tiba-tiba ini, pendekatannya yang meyakinkan dan lugas sangat membantu.

Keluarnya Luhut dari jajaran menteri di kabinet Prabowo juga menimbulkan pertanyaan untuk salah satu pencapaian signifikan RI, yaitu Kemitraan Transisi Energi yang Adil (JETP), yang merupakan kesepakatan keuangan iklim paling signifikan yang ditandatangani hingga saat ini dan mungkin juga yang paling ambisius, yang berupaya menjauhkan Indonesia dari ketergantungan pada batu bara.

Keberadaan kesepakatan itu sendiri merupakan sebuah kemenangan, tetapi saat Luhut keluar, sebagian besar kesepakatan itu terancaman hanya akan tertinggal di atas kertas.

Pemerintahan baru — dengan asumsi bahwa kesepakatan iklim tetap menjadi prioritas — dinilai harus mengatasi hambatan kelembagaan, memangkas birokrasi dan langkah-langkah proteksionis, serta mengkampanyekan keterbukaan informasi yang berkelanjutan.

Tentu saja, banyak hal bergantung pada apakah ada pengganti yang dapat ditemukan untuk Luhut, kata Adhiguna. Spekulasi telah beredar di sekitar saudara laki-laki dan penasihat dekat Prabowo, Hashim Djojohadikusumo, yang dapat melangkah ke posisi yang sama, mungkin di belakang layar.

Namun, peran tersebut tetap menakutkan. Kampanye hilirisasi khususnya hanya menjadi lebih sulit karena Indonesia mencoba memanfaatkan lebih banyak komoditas di mana ia tidak sedominan nikel — sambil masih berharap untuk melampaui pemrosesan ke tahap pengembangan berikutnya, ke manufaktur, dan menjadi pemain utama dalam EV.

“Kita baru mencapai tahap pertama hilirisasi,” kata Adhiguna. “Pertanyaannya, apakah Indonesia bisa mencapai tahap kedua.”

(red/wdh)