Prabowo akan melantik 109 tokoh sebagai menteri, wakil menteri dan pejabat setingkat menteri pada Senin pagi ini di Istana Negara.
Kabinet Merah Putih, demikian Prabowo menamai kabinet yang ia pimpin, menjadi yang tergemuk sejak era Orde Baru dengan begitu banyak nama masuk di dalamnya.
Penambahan kursi menteri di kabinet Prabowo menjadi lebih dari 40 orang, dinilai bisa memicu risiko ekonomi baru, bukan sekadar berupa kenaikan beban fiskal lebih tinggi untuk membiayai menteri-menteri itu. Namun, ada risiko dari tumpang tindih peraturan di pemerintahan mendatang yang bisa menyurutkan investor asing masuk.
"Karena setiap menteri kini memiliki ruang lingkup kerja yang lebih terbatas, perluasan kabinet yang dilakukan oleh Prabowo dapat meningkatkan ego sektoral di kalangan pejabat tinggi pemerintah. Seorang menteri akan tergoda untuk mengeluarkan peraturannya sendiri, yang bertentangan dengan upaya konsisten Presiden Jokowi untuk memotong birokrasi dan melakukan deregulasi perekonomian," kata Head of Research Bahana Sekuritas Satria Sambijantoro dalam catatannya hari Minggu lalu.
Namun, gaya kepemimpinan militer ala Prabowo, diharapkan bisa mendorong efisiensi pengambilan kebijakan di kabinet, juga membantu menemukan jalan tengah dengan para pemimpin daerah dan mendorong sistem ekonomi “desentralisasi yang tersentralisasi”.
Gaya kepemimpinan kuat dari Prabowo mungkin dibutuhkan oleh negara majemuk seperti Indonesia, menurut Satria. Skenario yang sangat mungkin terjadi di mana naiknya Prabowo jadi orang nomor satu di Indonesia akan membawa ketertiban, stabilitas, dan kepastian hukum yang dicita-citakan oleh investor asing, sekaligus menjaga demokrasi.
"Jika hal ini terwujud, maka hal ini akan menjadi skenario yang sangat bullish bagi perekonomian Indonesia," kata Satria.
(rui)
