Bloomberg Technoz, Jakarta - Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno meyakini Presiden Prabowo Subianto akan menunda penerapan kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) yang semula 11% menjadi 12%. 

Eddy mengklaim Fraksi PAN sudah meminta pemerintahan baru untuk mengkaji ulang dan menunda penerapan kebijakan yang seharusnya berlaku pada 2025 tersebut.

"Kami dari Fraksi PAN meminta kepada pemerintah mengkaji ulang, saya kira kita akan sepakat lah," ujar pria yang juga menjabat Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) tersebut usai Agenda Rapat Paripurna Pengucapan Sumpah dan Janji Presiden dan Wakil Presiden RI di Gedung MPR Jakarta, Minggu (20/10/2024). 

Dia menjelaskan banyak potensi penerimaan pajak yang bisa digenjot melalui strategi ekstensifikasi dan intensifikasi pajak. Persoalan yang mendasar, menurut dia, adalah bagaimana menjaga daya beli masyarakat tetap kuat. Salah satunya dengan menunda penerapan kenaikan tarif PPN tersebut.

"Kalau data beli masyarakat kuat, artinya konsumsi meningkat. Kalau konsumsi meningkat artinya pajaknya meningkat. Itu beberapa hal yang kita fokus sekarang agar pertumbuhan ekonomi ini tidak terhenti, tetapi terakselerasi," papar dia.