"Pada tahun 2014, ekspektasi terhadap Jokowi begitu tinggi, dengan pasar yang menetapkan penilaian premium terhadap aset-aset Indonesia, namun kenyataan ekonomi terbukti tidak memuaskan. Ekspektasi investor terhadap Presiden terpilih Prabowo telah menjadi sangat rendah, sehingga tidak perlu banyak upaya darinya untuk mengubah kepercayaan tersebut," kata Satria Sambijantoro, Head of Research Bahana Sekuritas dalam catatannya, hari ini.

Penambahan kursi menteri di kabinet Prabowo menjadi lebih dari 40 orang, dinilai akan memicu risiko ekonomi baru, bukan sekadar berupa kenaikan beban fiskal lebih tinggi untuk membiayai menteri-menteri itu, akan tetapi ada risiko dari tumpang tindih peraturan di pemerintahan mendatang yang bisa menyurutkan investor asing masuk.

"Karena setiap menteri kini memiliki ruang lingkup kerja yang lebih terbatas, perluasan kabinet yang dilakukan oleh Prabowo dapat meningkatkan ego sektoral di kalangan pejabat tinggi pemerintah. Seorang menteri akan tergoda untuk mengeluarkan peraturannya sendiri, yang bertentangan dengan upaya konsisten Presiden Jokowi untuk memotong birokrasi dan melakukan deregulasi perekonomian," jelas Satria.

Di sisi lain, gaya kepemimpinan militer ala Prabowo, diharapkan bisa mendorong efisiensi pengambilan kebijakan di kabinet, juga membantu menemukan jalan tengah dengan para pemimpin daerah dan mendorong sistem ekonomi “desentralisasi yang tersentralisasi”.

Gaya kepemimpinan kuat dari Prabowo mungkin dibutuhkan oleh negara majemuk seperti Indonesia, menurut Satria. Skenario yang sangat mungkin terjadi di mana naiknya Prabowo jadi orang nomor satu di Indonesia akan membawa ketertiban, stabilitas, dan kepastian hukum yang dicita-citakan oleh investor asing, sekaligus menjaga demokrasi.

"Jika hal ini terwujud, maka hal ini akan menjadi skenario yang sangat bullish bagi perekonomian Indonesia," kata Satria.

Berikut ini wajah ekonomi Indonesia berdasarkan data terakhir yang dipublikasikan, dirangkum khusus untuk menandai hari bersejarah ketika Prabowo Subianto memulai hari-hari hingga lima tahun ke depan di Istana sebagai Presiden RI ke-8:

Inflasi

Data terakhir Badan Pusat Statistik per September mencatat, inflasi Indonesia adalah sebesar 1,84%. Inflasi itu menjadi yang terendah sejak November 2021 atau dalam tiga tahun terakhir.

Indonesia mencatat deflasi beruntun dalam lima bulan terakhir, di mana menurut BPS itu terjadi karena faktor supply barang terutama hortikultura yang melimpah berkat musim panen. Namun, deflasi terpanjang sejak era krisis moneter tahun 1999 itu, ditengarai juga akibat terjadinya pelemahan daya beli di tengah masyarakat saat ini.

Dalam 10 tahun terakhir, inflasi Indonesia tercatat data-rata sebesar 3,5%.

Meski inflasi cenderung rendah, beberapa komoditas utama kebutuhan masyarakat tercatat harganya makin mahal. Harga beras pada hari ini ketika Prabowo disumpah menjadi Presiden RI, dibanderol di Rp13.530 per kilogram untuk jenis beras medium yang terbanyak dikonsumsi orang Indonesia. Sedangkan harga beras premium sebesar Rp15.470 per kilogram, berdasarkan data Badan Pangan Nasional.

Pada 2014 lalu, persis di bulan ketika Jokowi dilantik, harga beras medium masih di kisaran Rp8.126 per kilogram dan beras premium Rp8.397 per kilogram.

Tingkat bunga acuan

Bank Indonesia menetapkan tingkat bunga acuan, BI rate, di level 6% dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) terakhir bulan ini. 

Dalam 10 tahun terakhir, rata-rata tingkat bunga acuan RI adalah sebesar 4,88%. Level bunga acuan terendah terjadi pada pandemi Covid-19 di level 3,50% dan tertinggi ada di 6,25% selama April-Agustus 2024. 

Pertumbuhan ekonomi

Indonesia mencatat pertumbuhan ekonomi pada kuartal II-2024 sebear 5,05%, melambat dibanding kuartal sebelumnya sebesar 5,11% dan masih lebih rendah dibanding periode yang sama tahun sebelumnya di 5,17%.

Sementara pertumbuhan ekonomi full year, data terakhir tahun 2023, tercatat sebesar 5,05%. 

Perekonomian Indonesia 2023 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp20.892,4 triliun 

Pertumbuhan ekonomi RI tercatat rata-rata sebesar 4,23% dalam 10 tahun terakhir. 

Pendapatan riil 

Proporsi disposable income terhadap PDB per kapita Indonesia pada 2023, sebagaimana data terakhir yang dilansir oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), tercatat sebesar 72,7%. 

Disposable income menggambarkan nilai maksimal pendapatan masyarakat yang tersedia, setelah dikurangi pajak, yang bisa digunakan untuk konsumsi.

Bila dibandingkan angkanya pada 2014, rasio disposable income Indonesia itu menurun. Pada 2014, angkanya masih sebesar 76,6%.

Penurunan proporsi mengindikasikan, meski pendapatan disposable meningkat, akan tetapi secara riil nilainya untuk konsumsi relatif menurun.

Di mana dari total nilai PDB per kapita, hanya sebesar 72,7% saja yang bisa digunakan untuk konsumsi.

"Penurunan pendapatan riil dipengaruhi oleh tekanan inflasi sebagai akibat dari ketidakpastian global seperti pandemi Covid-19, [dampak] perang Rusia-Ukraina, terjadinya perang dagang juga kenaikan biaya hidup secara umum," jelas Scenaider C.H. Siahaan, Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas, beberapa waktu lalu.

Utang sektor publik

Mengacu data Kementerian Keuangan RI terakhir, data utang sektor publik Indonesia menembus Rp16.575,31 triliun per akhir kuartal II-2024.

Angka itu setara dengan 79,33% dari Produk Domestik Bruto (PDB) tahun 2023 yang mencapai Rp20.892,4 triliun.

Bila dibandingkan dengan posisi akhir 2013, kala itu rasio utang publik RI terhadap PDB baru sebesar 35,95%. Namun, angkanya melompat tajam dalam satu dasawarsa terakhir.

Utang Luar Negeri

Bank Indonesia melaporkan, posisi Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada akhir Agustus mencapai US$425,05 miliar, naik 7,3% dibanding periode yang sama tahun lalu. Posisi ULN itu menjadi nilai utang luar negeri terbesar Indonesia sepanjang sejarah berdasar data yang dikompilasi oleh Bloomberg sejak 1998 silam. 

Mengacu pada kurs dolar AS saat ini, posisi ULN tersebut setara dengan Rp6.635,39 triliun.

Utang jatuh tempo

Mengutip perhitungan Kementerian Keuangan per 30 April 2024, utang jatuh tempo pada tahun depan diperkirakan mencapai Rp 800,33 triliun. Kemudian pada 2026, utang jatuh tempo akan bernilai Rp 803,19 triliun. 

Lalu setahun setelahnya akan sebesar Rp 802,61 triliun. Adapun pada 2028, utang jatuh tempo diperkirakan sebanyak Rp 719,81 triliun. Pada tahun terakhir Prabowo-Gibran, yaitu 2029, utang jatuh tempo akan sebesar Rp 622,3 triliun. 

Dengan demikian, total utang jatuh tempo yang harus dibayar oleh pemerintahan Prabowo-Gibran totalnya mencapai Rp 3.748,24 triliun.

Pendapatan per kapita

PDB per kapita mencapai Rp75,0 juta atau US$4.919,7 pada 2023. Bank Dunia memperkirakan, Indonesia mendapat PDB per kapita sebesar US$5.271 pada 2024. Sementara pemerintah memprediksi pendapatan per kapita pada tahun ini mencapai US$5.500.

Nilai tukar rupiah

Nilai rupiah pada perdagangan terakhir sebelum Prabowo dilantik hari ini, yakni pada Jumat lalu, adalah sebesar Rp15.465/US$. Nilai rupiah telah melemah 0,44% sepanjang tahun ini dan sempat menyentuh level terlemah di posisi Rp16.450/US$ pada 21 Juni lalu.

Sedangkan dalam 10 tahun terakhir, rupiah rata-rata bergerak di kisaran Rp14.246/US$ dengan level terlemah pernah menyentuh Rp16.575/US$ pada 23 Maret 2020 silam kala pandemi menjebloskan perekonomian.

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG)

Indeks saham pada perdagangan terakhir Jumat lalu ditutup di 7.760,06. Ketika Jokowi dilantik pada 2014, IHSG masih di level 5.040,43.

IHSG pernah menyentuh level penutupan tertinggi di 7.905,39 pada 19 September lalu dan terendah di 3.937,65 pada saat pandemi menerjang perekonomian.

Angka pengangguran

Pada hari Prabowo dilantik jadi Presiden RI ke-8, tingkat pengangguran di Indonesia adalah sebesar 4,82% per akhir kuartal 1-2024. Angka itu setara dengan 7,20 juta orang Pengangguran Trbuka.

Tingkat pengangguran sempat melonjak ke angka 7,07% pada kuartal III-2020 akibat pandemi Covid-19. 

Dalam 10 tahun terakhir, rata-rata tingkat pengangguran berada di angka 5,61% per tahun.

Data terakhir juga menunjukkan, jumlah Setengah Pengangguran makin tinggi, mencapai 12,11 juta orang sampai Februari 2024. Setengah pengangguran merujuk pada mereka yang bekerja kurang dari 35 jam per minggu dan masih mencari pekerjaan tambahan atau pekerjaan lebih layak. 

Selain itu, bila digabung dengan jumlah total penduduk bekerja yang berstatus sebagai Pekerja Paruh Waktu, maka angkanya mencapai 49 juta orang tahun ini. Angka itu jauh lebih besar dibandingkan era pandemi tahun 2020 yang sebesar 46,2 juta orang.

Tingkat kemiskinan

Data BPS mencatat, tingkat kemiskinan di Indonesia per akhir Maret 2024, adalah sebesar 9,03%. Jumlah penduduk miskin masih sebanyak 25,22 juta orang.

Garis Kemiskinan pada Maret 2024 tercatat sebesar Rp582.932/kapita/bulan dengan komposisi Garis Kemiskinan Makanan sebesar Rp433.906 (74,44%) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan sebesar Rp149.026 (25,56%).

Pada Maret 2024, rata-rata rumah tangga miskin di Indonesia memiliki 4,78 orang anggota rumah tangga. Dengan demikian, besarnya Garis Kemiskinan per rumah tangga secara rata-rata adalah sebesar Rp2.786.415/rumah tangga miskin/bulan.

Tingkat ketimpangan

Data terakhir mencatat, Gini Ratio Indonesia adalah 0,379. Angka itu sudah menurun dibanding tahun sebelumnya di 0,388. Namun, bila membandingkan dengan data 2002 di mana Gini Ratio pernah di 0,341, terlihat ketimpangan sosial ekonomi di RI masih belum menunjukkan perbaikan yang signifikan.

Lapangan kerja

Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) melaporkan, realisasi investasi selama periode 2014-2024 di bawah Pemerintahan Presiden Jokowi mencapai Rp9.117,4 triliun. 

Realisasi investasi itu menciptakan lapangan kerja sebanyak 13,8 juta pekerjaan dalam 10 tahun.

Angka penciptaan lapangan kerja 10 tahun terakhir masih tertinggal dibanding era sebelumnya. Periode pertama Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berhasil menciptakan lapangan kerja sebanyak 19,07 juta lapangan kerja.

Kinerja ekspor dan transaksi berjalan

Indonesia mencatat pertumbuhan ekspor per akhir September dengan pertumbuhan 6,44%. Dalam 10 tahun terakhir, laju ekspor rata-rata sebesar 5,46% per tahun dengan angka terendah pada saat pandemi Covid-19, anjlok -29,4%.

Sedangkan transaksi berjalan per akhir kuartal II-2024 tercatat defisit sebesar -0,6% terhadap PDB.

Dalam 10 tahun terakhir, rata-rata transaksi berjalan mencatat defisit sebesar -1,3% terhadap PDB dengan defisit terdalam pada akhir 2014 sebesar -3,19%.

Industri manufaktur

Industri manufaktur, salah satu tulang punggung perekonomian RI memperlihatkan tren penurunan sumbangan terhadap ekonomi domestik.

Data terakhir per 2023, sumbangan industri manufaktur terhadap PDB tercatat 20,39%. Lebih rendah dibandingkan tahun 2014 lalu yang masih sebesar 21,65%.

Kelas menengah 'turun kasta'

Dalam lima tahun terakhir, sebanyak 9,48 juta orang kelas menengah yang turun kelas ke kategori aspiring middle class (calon kelas menengah).

Pada saat yang sama, 12,72 juta orang calon kelas menengah, terlempar 'lebih miskin' ke strata lebih bawah yakni di kategori rentan miskin. 

Struktur penduduk di Indonesia saat ini banyak didominasi oleh kelas pendapatan calon kelas menengah, yakni mereka dengan pengeluaran antara Rp874.398 hingga Rp2,04 juta per kapita per bulan. Jumlah kelompok ini pada 2024 mencapai 137,5 juta orang, atau setara 49,22% dari populasi Indonesia.

Populasi kedua terbesar penduduk kini didominasi juga oleh  kelompok rentan miskin dengan nilai pengeluaran antara Rp582.932-Rp874.398 per kapita per bulan. Proporsi kelompok ini mencapai 24,23% pada 2024, naik signifikan dibanding 2019 lalu yang sebesar 20,56%.

(rui/roy)