Ke depan, pemerintah dan Bank Indonesia (BI) meyakini inflasi IHK tetap terkendali dalam kisaran sasarannya. Inflasi inti diprakirakan terjaga seiring ekspektasi inflasi yang terjangkar dalam sasaran, kapasitas perekonomian yang masih besar dan dapat merespons permintaan domestik, inflasi barang impor atau imported inflation yang terkendali sejalan dengan kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah, serta dampak positif berkembangnya digitalisasi.
Dalam kesempatan berbeda, Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menilai inflasi rendah apalagi deflasi, apapun sebabnya, merupakan hal negatif bagi pertumbuhan ekonomi. Pasalnya, hal ini menunjukkan pemerintah tidak berhasil mengantisipasi perubahan.
"Sangat kuat tendensi bahwa deflasi ini dipicu oleh penurunan daya beli, apalagi tren deflasi ini terjadi sepanjang Mei, Juni, Juli, dan Agustus. Sangat sulit diterima pandangan bahwa terjadi suplai berlebih pada 4 bulan itu," ujar Wijayanto kepada Bloomberg Technoz, Selasa (3/9/2024).
Menurut dia, pandangan terkait penurunan daya beli ini semakin kuat melihat indikator lain seperti Puchasing Managers Index (PMI) yang konsisten di bawah 50%.
"Artinya produsen tidak optimis bahwa permintaan terhadap produk mereka akan meningkat," kata Wijayanto.
Kemudian, adanya kenaikan jumlah pemutusan hubungan kerja (PHK), dan penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN) yang stagnan dan di bawah proyeksi anggaran pendaptan dan belanja negara (APBN).
"Apa pun itu, kita apresiasi pandangan BPS dan perlu mencermati lebih mendalam data yang disajikan, serta kualitasnya," tutur Wijayanto.
(lav)
