“Meskipun gaji menteri relatif kecil dibandingkan jabatan lain, posisi ini dapat membawa dampak ekonomi yang luas, seperti kenaikan nilai saham perusahaan yang dimiliki oleh menteri yang dapat dilihat sebagai manfaat dari akses kekuasaan,” jelas Achmad.
Selain itu, Celios juga membantah argumen Prabowo yang menyatakan Indonesia sebagai negara besar harus memiliki menteri yang banyak untuk mengelola pemerintahan secara efektif.
Mereka menyatakan Amerika Serikat (AS) negara dengan populasi sekitar 346 juta penduduk hanya memiliki 15 departemen setingkat kementerian. Selanjutnya China, negara dengan populasi terbesar di dunia justru hanya memiliki 21 kementerian.
“Sementara itu, Indonesia dengan populasi sekitar 275 juta memiliki 46 kementerian, jauh lebih banyak dibandingkan negara-negara tersebut,” terangnya.
Dengan demikian, Celios menegaskan bahwa banyaknya jumlah menteri bukan langkah efektif untuk membuat pemerintahan berjalan secara optimal, fenomena ini “justru berpotensi memperbesar birokrasi dan meningkatkan pemborosan anggaran negara,” tulis Celios.
Komposisi kabinet Prabowo-Gibran sudah diisi 108 orang. Kemungkinan bertambah, menyusul potensi tambahan dari partai NasDem atau mungkin PDI Perjuangan--bergantung pertemuan Prabowo-Megawati.
Kabinet Prabowo akan dilantik pada 21 Oktober, sehari setelah ia dilantik. Prabowo dikabarkan akan membentuk 46 kementerian usai UU Kementerian Negara direvisi, menghapus pembatasan jumlah kementerian yang semula 34 kementerian.
(azr/lav)
