Sementara itu, untuk program Makan Bergizi Gratis, Sis juga menerangkan bahwa dirinya telah bertemu langsung dengan Kepala Badan Gizi Nasional—badan yang menaungi program MBG — Dadan Indrayana untuk membahas hal tersebut.
Namun, sama halnya dengan proyek mega farm, dia mengaku belum bisa memberikan detail programnya karena masih terus dalam tahap persiapan.
"Secara detail saya belum dapat informasi yang jelas, mungkin nanti setelah pelantikan jelasnya," ujarnya.
Terkait dengan pengembangan mega farm sendiri, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menjabarkan proyek tersebut tersebut mencakup rencana impor 1—1,3 juta sapi perah dengan melibatkan pihak swasta.
"[Hal] yang jelas kita ada dalam kaitannya untuk peningkatan untuk kesiapan kita dalam penyediaan daging dan susu untuk [program] Makan Bergizi Gratis," ujarnya usai rapat bersama Komisi IV DPR RI, Kamis (12/9/2024).
Sudaryono mengungkapkan Kementan bakal membuka ruang bagi perusahaan swasta maupun badan usaha milik negara (BUMN) dan koperasi untuk berpartisipasi mendatangkan sapi hidup ke Tanah Air, tanpa menggunakan dana APBN.
"Ini sifatnya investasi dengan jaminan penjualan, ya offtake-nya, offtake guarantee-nya untuk program Makan Bergizi Gratis."
Di samping perusahaan swasta, pengadaan sapi juga akan diserahkan kepada petani. Selain bantuan pengadaan lahan, Sudaryono mengatakan pemerintah juga akan membantu dari sisi perizinan dan administrasi.
"Ini kan mendatangkan sapi hidup ini kan pahlawan dia, menggunakan duit-nya sendiri, investasi sendiri. Nah, kita sebagai pemerintah menyediakan ruang yang lebar dan kita bantu. Biasanya kan susah lahannya, karena kan dibutuhkan lahan yang luas karena harus ada cakupan pakannya, rumput, dan seterusnya," lanjutnya.
Lebih lanjut, Sudaryono mengatakan pemerintah telah mengidentifikasi lahan seluas 1,5 juta hektare (ha) untuk mega farm tersebut. Skemanya pengadaan lahannya dilakukan baik melalui kerja sama maupun akuisisi.
Bahkan, sambungnya, sebagian dari lahan yang disasar pemerintah tersebut berada di areal perkebunan kelapa sawit serta lahan milik masyarakat. Sebagian besar lokasi yang teridentifikasi berada di wilayah kepulauan timur Indonesia.
Lebih lanjut, Sudaryono mengatakan pemerintah juga akan memikirkan masalah ketersediaan rumput dan pakan ternak untuk sapi-sapi impor di lahan seluas 1,5 juta ha tersebut.
Dia menggambarkan setiap impor sapi sebanyak 50.000 ekor, perusahaan akan berinvestasi kandang dan pakan juga di tempat yang sama.
"Adapun, pengembangan peternakan skala masif tersebut ditargetkan rampung pada 2029. Kementan berasumsi pada tahun tersebut pengadaan 1,5 juta ha lahan, serta impor 1—1,3 juta sapi sudah cukup terealisasi," tekannya.
(prc/wdh)
