Sejumlah BUMN-BUMN tersebut meliputi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI), Bank Mandiri (BMRI), Telkom Indonesia (TLKM), hingga Bank Syariah Indonesia (BRIS).

"Kami terus berharap atas [kelanjutan] sistem ini yang memang perlu support dari pemerintah [sebagai pemegang saham utama]," ujar Iman.

"Investor kita yang jumlahnya hari ini sekitar 14 juta, sebagian besar melakukan investasi kepada BUMN. Jadi keberlanjutan itu ya program pemerintah terhadap perusahaan terbuka yang BUMN sangat kita nantikan."

Hingga 11 Oktober 2024, BEI mencatat sebanyak 27 perusahaan masih dalam antrean pipeline IPO. Namun, dari total tersebut, belum ada satupun perusahaan pelat merah.

Sebelumnya pemerintah melalui Kementerian BUMN juga sebelumnya telah memastikan sejumlah Holding perusahaan pelat merah akan melantai di bursa.

Rencana IPO tersebut menyasar kepada Holding BUMN Pertambangan PT Mineral Industri Indonesia (MIND ID), PT Aviasi Pariwisata Indonesia atau InJourney, dan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo, yang terbilang memiliki aset cukup besar.

"Masih berproses, tunggu pemerintahan baru [dilantik]. Intinya masih tunggu pemerintah. Semuanya," ujar Staf Khusus III Menteri BUMN Arya Sinulingga, Agustus lalu.

Meski demikian, Arya mengatakan, pihaknya perlu mempersiapkan berbagai perhitungan nilai ekonomisnya, termasuk peluang momentum pasar berdasarkan lini bisnisnya, seperti yang sebelumnya terjadi kepada PT Pertamina Hulu Energi (PHE).

Entitas usaha PT Pertamina (Persero) dalam bidang hulu minyak dan gas tersebut belakangan batal melaksanakan IPO pada 2023 lalu. Penundaan IPO PHE itu dilakukan lantaran masih belum adanya kecocokan bisnis dengan momentum pasar.

(wep)