“Yang sekarang dilakukan BI berupa mendukung suasana yang kondusif, kalau bunga [BI Rate] bisa diturunkan, aturan-aturan makroprudensial DP 0% kalau bisa mendukung ekonomi ya diluncurkan atas nama prinsip sinergi dalam kebijakan ekonomi,” tutur Doddy.
Meski demikian, Doddy menegaskan bahwa kebijakan yang ditempuh BI tersebut belum tentu akan langsung memberikan dampak besar bagi daya beli masyarakat.
“Tapi apakah akan berikan dampak besar, kita lihat nih. Salah satu penyebab daya beli kan pendapatannya kita punya masalah, sektor riil-nya tidak berjalan baik. Sampai ada yang pertanyakan PDB [Produk Domestik Bruto] benar tidak tumbuh 5%,” tegasnya.
Sementara itu, Ekonom Bank Permata Josua Pardede menyatakan dalam jangka panjang BI menegaskan sikap kebijakan moneter yang pro-pertumbuhan. Sementara dari sisi makroprudensial, bank sentral berencana memperkuat kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) yang salah satunya ditempuh guna mendukung pemulihan ekonomi Indonesia.
“Dan memperluas berbagai kebijakan makroprudensial lainnya, termasuk Countercyclical Capital Buffer (CCyB), Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM), rasio Loan-to-Value (LTV), dan Cadangan Likuiditas Makroprudensial (PLM),” kata Josua dalam keterangan resminya, dikutip Kamis (17/10/2024).
Sebagai informasi, Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia (RDG BI) pada 15-16 Oktober 2024 memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuan atau BI Rate sebesar 6%. Suku bunga Deposit Facility sebesar 5,25%, dan suku bunga Lending Facility sebesar 6,75%.
“Keputusan ini konsisten dengan arah kebijakan moneter untuk memastikan tetap terkendalinya inflasi, serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” ujar Gubernur BI Perry Warjiyo, Rabu.
Dia menjelaskan bahwa fokus kebijakan moneter jangka pendek pada stabilitas nilai tukar rupiah karena meningkatnya ketidakpastian pasar keuangan global.
Ke depan, bank sentral terus mencermati ruang penurunan suku bunga kebijakan dengan tetap memperhatikan prospek inflasi, nilai tukar rupiah, dan pertumbuhan ekonomi. Kebijakan makroprudensial dan sistem pembayaran juga terus diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
(wep)
