Bloomberg Technoz, Jakarta - Presiden Terpilih Prabowo Subianto mengumpulkan 108 orang yang diproyeksikan bakal menjadi menteri, wakil menteri yang akan dilantik pada 21 Oktober, atau sehari setelah pelantikan presiden.
Prabowo dikabarkan bakal membentuk 46 kementerian, usai UU terbaru tidak membatasi Prabowo untuk menentukan jumlah kementerian. Berkaitan dengan kabinet, gaji menteri kerap menjadi pertanyaan publik.
Secara regulasi, gaji menteri telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2000. Dalam beleid itu, pejabat setingkat menteri tercatat berhak menerima gaji pokok sebesar Rp5.040.000/bulan.
Selain gaji pokok, menteri juga berhak mendapat tunjangan jabatan, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 2001 pasal 2e senilai Rp13.608.000/bulan.
Dengan demikian, menteri setidaknya menerima gaji dan tunjangan jabatan selama 1 bulan penuh sebesar Rp18.648.000. Total ini tidak berubah selama 10 tahun terakhir.
Gaji Wakil Menteri
Sementara itu, penghasilan wakil menteri diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 164/PMK.02/2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya Bagi Wakil Menteri.
Dalam aturan tersebut disebutkan bahwa hak keuangan wakil menteri pada kementerian yang belum mendapatkan tunjangan kinerja diberikan hak keuangan sebesar 85% dari hak keuangan atau tunjangan menteri.
Adapun tunjangan menteri yang telah disebutkan sebelumnya, sebesar Rp13,6 juta per bulan. Dengan demikian, jumlah tunjangan yang diterima oleh wakil menteri sebesar Rp11,57 juta per bulan.
Masih dalam aturan yang sama, disebutkan bahwa hak keuangan wakil menteri pada kementerian yang sudah mendapatkan tunjangan kinerja diberikan hak keuangan sebesar 135% dari tunjangan kinerja Pejabat Eselon I dengan peringkat jabatan tertinggi.
Kemudian hak keuangan bagi wakil menteri yang berasal dari Pegawai Negeri dibayarkan sebesar selisih penerimaan Hak Keuangan sebagai wakil menteri dengan penghasilan perundang-undangan.
Adapun fasilitas lainnya yang diterima wakil menteri yaitu rumah jabatan, kendaraan dinas, dan jaminan kesehatan.
(ain)
