Sejalan dengan hal tersebut, Budi lantas menekankan pentingnya dukungan pemerintah guna mencapai target 13 juta unit molis di tahun 2030, di mana menurutnya kapasitas produksi motor listrik di dalam negeri sudah sepenuhnya siap untuk beroperasi.
"Karena industri sekarang kan berkembang sudah cukup banyak, pabrik sepeda motor listrik di Indonesia. Nah tinggal adalah bagaimana peran pemerintah, ya kalau bisa sebagaimana amanat Perpres No. 55 itu kan memang ada kewajiban untuk memberikan insentif kepada industri supaya tumbuh berkembang, kemudian kepada penggunaannya," jelas dia.
Adapun Peraturan Presiden atau Perpres Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) untuk Transportasi Listrik.
Dengan demikian, Aismoli berharap bilamana subsidi molis kembali dijalankan maka nominal insentif yang diberikan ke depannya tidak jauh berbeda dari yang diterapkan pada tahun 2023 dan 2024.
"Intinya DPR juga sedang mencari informasi banyak tentang masalah motor listriknya juga, skema sendiri di tahun 2023 dan 2024. Kemudian ya kita harapkan di tahun anggaran 2025 dan seterusnya [subsidi bisa berlanjut]," pungkasnya.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad sempat menyatakan bahwa serapan pasar industri sepeda motor listrik harus tetap diberi perlindungan dan kepastian pada pemerintahan mendatang, di bawah kepemimpinan presiden terpilih Prabowo Subianto.
Terkait dengan hal tersebut, Dasco menyebut telah membahas isu tersebut dengan pelaku industri motor listrik agar pemerintah yang baru dapat memiliki rencana pasti untuk membuka pasar global bagi produk motor listrik buatan Indonesia.
"Jadi tadi sudah ada beberapa permintaan dari beberapa negara dengan motor listrik kita yang ternyata mempunyai potensi sangat besar," kata Dasco, pekan lalu.
Melalui pertemuan dengan pelaku industri tersebut, Dasco menyebut Komisi VII akan megajukan rekomendasi kepada pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subainto untuk menguatkan industri motor listrik sebagai salah satu prioritas.
Dengan demikian, industri terkait lainnya—seperti industri komponen kendaraan — juga dapat bagkit dan memiliki pangsa pasar lebih luas, tidak hanya bagi industri skala besar, tetapi juga usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Pada bagian lain, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita juga turut mempertimbangkan untuk kembali mendorong penambahan kuota subsidi molis pada 2025, hanya jika kementeriannya mendapatkan tambahan anggaran.
Apalagi, saat ini Kemenperin hanya mendapatkan pagu Rp2,5 triliun untuk Tahun Anggaran 2025.
"Kalau ada penambahan anggaran, kita tambahkan [subsidi molis] karena itu bagus. Kalau ada penambahan anggaran akan kita lanjutkan karena itu bagian dari hilirisasi," kata Agus ketika ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, dikutip Jumat (13/9/2024).
Dengan anggaran yang ada saat ini, lanjut Agus, Kemenperin harus melakukan penyesuaian untuk program-program yang menjadi prioritas. Di sisi lain, kebutuhan minimal Kemenperin untuk mendukung pertumbuhan industri adalah sebesar Rp3,3 triliun.
"Sekarang kan Rp2,5 triliun, jadi kan harus ada penyesuaian dari program-program prioritas, tetapi kalau nanti ada tambahan, kita enggak tahu ya insyaallah ada tambahan, itu pasti akan kita coba alokasikan," ucap dia.
(wep)
