Bloomberg Technoz, Jakarta - Persoalan air bersih di Gili Trawangan dan Gili Meno kawasan Gili Tramena menjadi perbincangan usai terjadi krisis air bersih. Bagaimana respons dari Kemenparekraf?
Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Utama Kemenparekraf, Nia Niscaya dalam mengatasi masalah tersebut Pemerintah Kabupaten Lombok Utara (KLU) berencana mengirim surat kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Langkah ini diambil mengingat perizinan terkait masalah air bersih masih menjadi kewenangan pemerintah pusat.
"Tapi yang jelas hari ini Pak Bupati sudah bersurat kepada KKP untuk mencarikan jalan yang terbaik karena ujung-ujungnya ini juga untuk masyarakat tempat selain untuk pariwisata," ujar Nia dalam acara Weekly Brief with Sandi Uno.
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, (Menpar) Sandiaga juga mengatakan dalam sela rapat bersama Dewan Sumber Daya Air Nasional permasalahan Gili Tramena juga sudah disampaikan dan sudah mendapatkan perhatian khusus.
"Tadi di Rapat Dewan Sumber Daya Air Nasional juga telah kami sampaikan dan ini sudah mendapatkan perhatian khusus. Jadi insyaAllah ini akan terbalik. Ada solusi terbaik," ujar Sandiaga.
Sebelumnya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (PKRL) mencabut izin pengeboran pipa bawah laut oleh PT Tiara Cipta Nirwana (TCN).
Diketahui PT TCN adalah perusan swasta yang bekerja sama dengan PDAM Amerta Dayan Gunung untuk menyediakan air bersih di kawasan wisata Gili Trawangan, Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat (NTB).
Dampak dari izin pencabutan tersebut, sejumlah turis disebut banyak yang membatalkan booking pemesanan penginapan di kawasan tersebut. Akibatnya para pengusaha hotel mengalami kerugian, sebab mereka di Gili Trawangan dan Gili Meno juga menerima permintaan dari agen perjalanan untuk memastikan ketersediaan pasokan air agar stabil.
(dec/spt)
