Bloomberg Technoz, Jakarta - Ahli Hukum Tata Negara menilai penambahan jumlah kementerian/lembaga (K/L) di era pemerintahan baru akan mengubah nomenklatur dan otomatis menciptakan banyak tender baru. Hal ini dikhawatirkan hanya akan menguntungkan pihak tertentu.  

Sekitar 49 tokoh dari berbagai profesi mendatangi kediaman Presiden Terpilih Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara, Jakarta, Senin (15/10/2024). Hal ini dilakukan menjelang pelantikannya menjadi Kepala Negara yang akan berlangsung 20 Oktober 2024.

Kabarnya, 49 tokoh ini akan didapuk menjadi menteri yang akan membantu presiden dalam kabinet pemerintahan baru. Jika benar seluruh tokoh ini menjadi pembantu presiden, maka artinya jumlah kementerian membengkak dari semula hanya 34 kementerian di era Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Menanggapi fenomena ini, Ahli Hukum Tata Negara Ferry Amsari mengkritik bahwa konsep pemecahan jumlah nomenklatur cenderung memperumit birokrasi, dan akan rentan menguntungkan pihak tertentu secara sengaja melalui munculnya lelang-lelang pengadaan baru. 

"Kalau dulu semua kendali ada di satu menteri,  nanti wilayahnya akan terbagi-bagi menjadi sangat banyak," papar Ferry dalam siaran CNNIndonesia TV, dikutip Selasa (15/10/2024).