Bloomberg Technoz, Jakarta - Ahli Hukum Tata Negara menilai penambahan jumlah kementerian/lembaga (K/L) pada pemerintahan baru akan menghamburkan banyak biaya negara dan memperumit birokrasi pemerintahan.

Sekitar 49 tokoh dari berbagai profesi mendatangi kediaman Presiden Terpilih Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara, Jakarta, Senin (15/10/2024). Hal ini dilakukan menjelang pelantikannya menjadi Kepala Negara yang akan berlangsung 20 Oktober 2024.

Kabarnya, 49 tokoh ini akan didapuk menjadi menteri yang akan membantu presiden dalam kabinet pemerintahan baru. Jika benar seluruh tokoh ini menjadi pembantu presiden, maka artinya jumlah kementerian membengkak dari semula hanya 34 kementerian di era Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Menanggapi fenomena ini, Ahli Hukum Tata Negara Ferry Amsari mengkritik bahwa konsep memecah nomenklatur K/L akan menimbulkan persoalan biaya yang tinggi. 

"Untuk mengganti kop surat saja itu membutuhkan biaya miliaran rupiah dari pusat hingga ke daerah, satu kop surat saja, karena ini pengalaman saya sebagai ASN (aparatur sipil negara) di Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi," kata Ferry dalam siaran CNNIndonesia TV, dikutip Selasa (15/10/2024).