Pada 2020, Presiden Joko Widodo kembali melakukan pengembangan kebijakan program pertanian lewat Food Estate di Indonesia, termasuk di Papua, yang mentargetkan lahan proyek seluas lebih dari 2,6 juta ha untuk pembangunan kawasan lumbung pangan di tiga kabupaten, yakni; Merauke, Boven Digoel dan Mappi.
Berkaca pada hal tersebut, kata Eliza pemerintah perlu menjalankan program yang sesuai dengan kaidah ilmiah dan dilandasi kajian teknis yang matang.
Di samping itu, diperlukan pula kebijakan pertanian yang tidak hanya berfokus pada peningkatan produksi, tetapi juga pada kesejahteraan petani sebagai ujung tombak sektor pertanian.
"Jika Food Estate berhasil, mungkin kita enggak impor. Pilihan kebijakan semestinya tidak hanya berfokus pada peningkatan produksi saja, melainkan harus juga meningkatkan kesejahteraan para petaninya," katanya.
"Kalau pemerintah banyak melibatkan korporasi, ini petani akan tetap jadi buruh di negeri sendiri. Selain itu korporasi ini pun dikhawatirkan memonopoli pangan yang dapat mematikan pengusaha kecil. Selain itu juga pemerintah makin sulit melakukan intervensi hrga jika dimonopoli perusahaan besar," tegasnya.
Diberitakan sebelumnya, Tenaga Ahli Menteri Pertanian Bidang Pemanfaatan Sumber Daya Lahan Marginal Kementan, Anny Mulyani, mengatakan saat ini kementerian telah mematangkan peta jalan perberasan untuk mencapai target swasembada beras pada 2027.
"Kami telah memetakan program-program strategis, seperti pompanisasi, optimalisasi lahan rawa, dan cetak sawah, yang diharapkan bisa menambah produksi beras hingga jutaan ton per tahun," ujar Anny, pekan lalu.
Rencananya, produksi beras nasional akan mulai ditingkatkan signifikan pada 2025 dengan program pompanisasi dan cetak sawah di areal seluas 1 juta ha. Dengan demikian, produksi beras diharapkan mampu bertambah 2,5 juta ton per tahun.
Tahun selanjutnya, atau pada 2026, Kementan akan melanjutkan cetak sawah dan perbaikan irigasi di areal seluas 1 juta ha tersebut, serta mengurangi ketergantungan pada impor. "Target kami, produksi beras melonjak hingga 5 juta ton," klaim Anny.
Puncaknya pada 2029, Kementan mencanangkan produksi mencapai 12,5 juta ton beras, dengan program cetak sawah, ekspor beras, dan bantuan beras untuk kebutuhan kemanusiaan.
"Peta jalan ini menggarisbawahi transformasi besar Indonesia; dari swasembada pada 2027 hingga menjadi lumbung pangan dunia pada 2029. Dengan dukungan semua pihak, kita bisa mewujudkan hal ini," ujar Anny.
Sekadar catatan, saat ini, pemerintah tengah berfokus pada lahan intensifikasi sawah eksisting seluas 40.000 ha di Kabupaten Merauke, Papua Selatan.
"Dari jumlah tersebut, 35.000 ha di antaranya dalam masa pertanaman. Ke depan akan kami perluas sehingga menghasilkan produksi yang cukup besar," pungkasnya.
(prc/wdh)
