Infrastruktur Kurang
Dia juga menyoroti rendahnya alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk infrastruktur pertanian. Pada 2024, anggaran untuk irigasi hanya Rp1,68 triliun untuk seluruh Indonesia, jumlah yang dianggap tidak cukup untuk memperbaiki irigasi yang rusak secara sistemik akibat dibiarkan bertahun-tahun.
Selain itu, kurangnya pendanaan dari sektor privat dan alokasi APBN yang tidak memadai membuat sektor pertanian terus tertinggal. Dengan demikian, dia menegaskan, tanpa prioritas yang jelas dalam pembangunan infrastruktur pertanian, swasembada pangan yang berkelanjutan akan sulit tercapai.
"Pemerintah perlu memprioritaskan belanjanya untuk membangun infrastruktur pertanian secara serius, sementara ada beberapa pos belanja yang beberapa kali efektivitasnya kurang, misalnya untuk DAK fisik. Untuk jalan tematik Food Estate saja menelan Rp1,1 triliun, ini kan semestinya diprioritaskan untuk irigasi se-Indonesia dahulu. Harus fokus, jangan ke mana-mana," tegasnya.
Sekadar catatan, Kementan diketahui mendapatkan tambahan anggaran sebanyak Rp21,49 triliun dalam pagu anggaran 2025. Dengan demikian, total anggaran Kementan pada 2025 menjadi Rp29,37 triliun.
Wamenta Sudaryono memerinci, dari jumlah tambahan anggaran 2025 tersebut, sebesar Rp15 triliun akan digunakan untuk mendukung program Quick Wins lumbung pangan sebesar Rp15 triliun serta untuk cetak sawah seluas 150.000 hektare (ha), dan intensifikasi seluas 80.000 ha.
Sementara itu, sisa anggaran sebanyak Rp6,4 triliun akan digunakan untuk mendukung program Non Quick Wins. Sebanyak Rp4,3 triliun akan digunakan untuk peningkatan produksi padi jagung dan Rp2,13 triliun peningkatan produksi daging dan susu.
Diberitakan sebelumnya, Tenaga Ahli Menteri Pertanian Bidang Pemanfaatan Sumber Daya Lahan Marginal Kementan, Anny Mulyani, mengatakan saat ini kementerian telah mematangkan peta jalan perberasan untuk mencapai swasembada beras pada 2027.
"Kami telah memetakan program-program strategis, seperti pompanisasi, optimalisasi lahan rawa, dan cetak sawah, yang diharapkan bisa menambah produksi beras hingga jutaan ton per tahun," ujar Anny, baru-baru ini.
Rencananya, produksi beras nasional akan mulai ditingkatkan signifikan pada 2025 dengan program pompanisasi dan cetak sawah di areal seluas 1 juta hektare (ha). Dengan demikian, produksi beras diharapkan mampu bertambah 2,5 juta ton per tahun.
Tahun selanjutnya, atau pada 2026, Kementan akan melanjutkan cetak sawah dan perbaikan irigasi di areal seluas 1 juta ha tersebut, serta mengurangi ketergantungan pada impor.
Hingga pada pucaknya pada 2029, Kementan mencanangkan produksi mencapai 12,5 juta ton beras, dengan program cetak sawah, ekspor beras, dan bantuan beras untuk kebutuhan kemanusiaan.
"Peta jalan ini menggarisbawahi transformasi besar Indonesia; dari swasembada pada 2027 hingga menjadi lumbung pangan dunia pada 2029. Dengan dukungan semua pihak, kita bisa mewujudkan hal ini," ujar Anny.
Adapun, saat ini pemerintah tengah berfokus pada lahan intensifikasi sawah eksisting seluas 40.000 ha di Kabupaten Merauke, Papua Selatan.
"Dari jumlah tersebut, 35.000 ha di antaranya dalam masa pertanaman. Ke depan akan kami perluas sehingga menghasilkan produksi yang cukup besar," tuturnya.
(prc/wdh)
