Bloomberg Technoz, Jakarta – Target pemerintah untuk mencapai swasembada beras pada 2027, bahkan menjadi eksportir beras pada 2028, dinilai membutuhkan reformasi dan reorientasi besar-besaran dalam kebijakan sektor pangan di dalam negeri.

Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia, Eliza Mardian, menilai target swasembada beras pada 2027 akan sulit terwujud jika paradigma dan kebijakan pembangunan pangan di Indonesia tidak diubah.

"Jika pemerintah masih memiliki paradigma pembangunan yang sama seperti saat ini, pangan Indonesia akan makin karut marut. Pemerintah harus reorientasi arah kebijakan pangan, karena bagaimana pun paradigma ini akan menentukan pilihan-pilihan kebijakan," ujar Eliza kepada Bloomberg Technoz, Senin (14/10/2024).

Mengacu kepada pernyataannya tersebut, Eliza menegaskan anggaran Kementerian Pertanian saat ini lebih banyak dialokasikan untuk belanja barang yang habis pakai yang dinilai kurang efektif dalam jangka panjang. Perinciannya, belanja pegawai 15%; belanja barang (habis pakai) 81%; dan belanja modal (infrastuktur dasar) hanya 4%.

"Bantuan-bantuan pemerintah yang sifatnya personal seperti pompa, benih, traktor dan lain-lain ini akan percuma jika tidak didukung infrastuktur dasar seperti irigasi, jalan usaha, cold storage dan kebijakan harga," jelasnya.