"Karena untuk rumah subsidi dari bahan sampai finishing dan tenaga kerja, 100% [memenuhi] TKDN [Tingkat Komponen Dalam Negeri]-nya. Artinya, semuanya berputar kembali ke perekonomian di Indonesia, artinya akan mengalir ke 184 industri lokal terkait juga semua tenaga kerjanya 100% orang lokal," tekannya.
Ketersediaan Alokasi Subsidi
Meski demikian, Bambang tetap menyoroti adanya tantangan ketersediaan alokasi subsidi untuk MBR sebagai hal yang perlu diperhatikan oleh pemerintah. Terlebih, dengan adanya target pembangunan 3 juta rumah per tahun yang dicanangkan di pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subiant.
"Bahkan kemarin pak Hashim [Djojohadikusumo, Ketua Satgas Perumahan] berkeyakinan dengan target 3 juta hunian per tahun akan bisa menambah pertumbuhan nasional lebih 0,5%. Sangat signifikan untuk membantu target pertumbuhan nasional di atas 8% per tahun," tegas Bambang.
Sekedar catatan, Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo mengonfirmasi program pembangunan 3 juta rumah yang akan dijalankan pada era kepemimpinan presiden terpilih Prabowo Subianto merupakan target anual, bukan sepanjang periode pemerintahan berikutnya selama 5 tahun.
"Perumahan setelah kita pelajari, kita perlu besar-besaran dipikirkan funding pendanaan. Ternyata setelah dipelajari bukan 3 juta [rumah] per periode. Kita mau bikin 3 juta setahun, jadi 5 tahun total 15 juta," kata Hashim.
Pembangunan 3 juta unit rumah ini akan terbagi menjadi 2 juta unit pembangunan perumahan untuk di desa, dan 1 juta pembangunan unit apartemen di kota. Untuk pembangunan di desa sendiri, Hashim menjelaskan hanya diperbolehkan untuk kontraktor daerah yang bisa mengikuti program ini.
Adapun, usulan untuk menaikkan batas pendapatan penerima rumah subsidi datang dari Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.
"Ya saya kira langkah yang bagus, sudah lama sebetulnya usulan itu. Sekarang kan [batas upah minimum untuk bisa membeli rumah bersubsidi] cuma Rp8 juta, dahulu Rp4 juta—Rp5 juta, naik ke Rp8 juta. Sekarang ke Rp12 juta, karena [masyarakat] yang [berpenghasilan] di atas Rp8 juta juga perlu FLPP," tutur Basuki kepada awak media di kantornya, Kamis (10/10/2024).
Basuki menyebut pemerintah juga membuka peluang memperpanjang tenor kredit FLPP hingga mencapai 40 tahun. Hal tersebut dilakukan untuk meringankan beban cicilan bagi pembeli rumah.
"Karena kalau dahulu misal sekarang angsur Rp2 juta, 20 tahun lagi Rp2 juta kan kecil. Jadi relatif banget. Bisa saja kalau itu kebijakannya ditetapkan pemerintah bisa saja [tenor jadi 40 tahun]," terang Basuki.
Sebagai informasi, dalam Keputusan Menteri PUPR No. 242/KPTS/M/2020 dijelaskan bahwa syarat untuk menerima fasilitas pembiayaan perumahan FLPP di antaranya memiliki penghasilan di bawah Rp8 juta. Sementara itu, bunga FLPP yakni 5% untuk tenor sampai dengan 20 tahun.
Tahun ini, pemerintah telah menambah kuota subsidi perumahan FLPP dari sebelumnya 166.000 unit menjadi 200.000 unit. Terlebih, kuota FLPP sudah memenuhi target 166.000 unit pada tahun ini.
Adapun, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 telah mengalokasikan sebesar Rp13,72 triliun untuk program FLPP dan ditargetkan dapat disalurkan sebanyak 166.000 unit rumah kepada MBR.
(prc/wdh)
