Bloomberg Technoz, Jakarta – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan badan usaha Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah mengajukan permohonan wilayah izin usaha pertambangan khusus (WIUPK) lain, di luar bekas areal Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B) milik PT Arutmin Indonesia dan PT Adaro Energy Tbk (ADRO).

Namun, Bahlil tidak membocorkan dengan lengkap ihwal usulan WIUPK yang dibidik oleh badan usaha PP Muhammadiyah tersebut.

“[WIUPK] yang sudah disiapkan antara Arutmin dan Adaro, tetapi kan ada permohonan untuk ke tempat yang lain,” ujar Bahlil saat ditemui di Taman Mini Indonesia Indah, Minggu (13/10/2024).

Dengan demikian, Bahlil mengatakan pemerintah tengah mempertimbangkan usulan WIUPK, yang merupakan eks PKP2B, yang diincar oleh PP Muhammadiyah.

“Nanti kita lagi pertimbangkan. Mintanya di sekitar itu [Arutmin dan Adaro], tetapi ada lagi yang dipertimbangkan untuk kasih yang lain lagi,” ujarnya.