Selain nama-nama lama, beberapa menteri terakhir yang dilantik Jokowi memang ditengarai menjadi cara menjembatani proses transisi pemerintahan. Beberapa dari mereka juga merupakan kader dari Partai Gerindra.
Beberapa di antaranya yang berpotensi kembali melanjutkan perannya pada Kabinet Prabowo adalah Menteri Hukum dan HAM, Supratman Andi Agtas; Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono; Wakil Menteri Keuangan, Thomas Djiwandono; Wakil Menteri Kominfo, Angga Raka Prabowo.
Dilarang Curi Duit APBN
Prabowo mengklaim telah memberikan instruksi kepada seluruh ketua umum dan pimpinan partai politik yang tergabung dengan Koalisi Indonesia Maju atau KIM Plus. Dia melarang partai politik meminta, memaksa, atau membuat kadernya yang terpilih menjadi menteri untuk mencuri uang APBN demi kebutuhan logistik partai.
"Otak terbaik dan hati terbaik, bukan otak hebat hati busuk," kata dia.
Soal kebutuhan partai, menurut dia, lebih baik ditempuh dengan cara yang halal. Hal ini memberikan sinyal boleh berkaitan dengan kekayaan negara, namun melalui proses yang legal.
"Ini terbuka saja kita, mari kita kelola kekayaan kita, sehingga kita bisa mendukung semua institusi [Pemerintahan, dan termasuk partai politik] dengan baik. Terang-terangan," ujar Prabowo.
Jumlah Menteri Banyak
Prabowo mengatakan, Indonesia memiliki luas setara dengan Benua Eropa dan memiliki keragaman wilayah yang sangat tinggi. Hal ini, menurut dia, tak bisa ditangani hanya oleh sedikit atau koalisi kecil.
Dia menilai, pemerintahan harus menggandeng seluruh pihak termasuk partai politik untuk bergabung, dan sama-sama bekerja untuk pembangunan. Dia berdalih, koalisi gemuk bukan bagi-bagi kekuasaan, namun cara agar pembangunan lebih cepat dan masif.
"Saya ingin bentuk pemerintahan persatuan yang kuat. Jadi terpaksa koalisinya besar," kata dia.
Berdasarkan informasi dari DPR, dalam rencana pembentukan komisi atau alat kelengkapan dewan (AKD), Prabowo tercatat akan memiliki 46 kementerian atau 12 kementerian lebih banyak di bandingkan era Jokowi. Meski demikian, beberapa kementerian memang hanya pemisahan dari yang sebelumnya disatukan dalam 10 tahun terakhir.
Peran Jokowi
Presiden Joko Widodo (Jokowi), sebagai penyokong keberhasilan Prabowo pada Pemilu 2024, juga mulai berkomentar lebih panjang tentang daftar nama menteri di kabinet mendatang. Dia pun mengakui turut memberikan masukan kepada Prabowo dalam penyusunan kabinet mendatang.
Sebelumnya, dia terus membantah telah cawe-cawe dalam proses penyusunan kabinet Prabowo.
Hal ini dia uangkap saat berkisah tentang pertemuannya dalam acara makan malam pribadi dengan Prabowo Subianto di kawasan GBK, awal pekan lalu. Dia mengungkap menghormati hak perogratif Prabowo untuk memilih sendiri calon menteri dan kepala lembaga negara lainnya.
Meski demikian, dirinya juga akan memberikan pertimbangan atau pendapat saat Prabowo menanyakan soal sosok menteri yang tepat pada kabinet mendatang.
"Saya pun juga tidak mau diintervensi untuk urusan hak prerogatif. Jadi sama, saya juga tidak ingin ikut-ikutan, tapi kalau ditanya ya saya jawab," kata Jokowi
Dilantik 21 Oktober
Selain itu, Jokowi juga memberikan sinyal tentang pengumuman anggota kabinet Prabowo mendatang. Menurut dia, Prabowo dan Gibran hanya akan menjalani pelantikan sebagai presiden dan wakil presiden pada Ahad depan.
Pelantikan dan pengumuman para menteri, kata Jokowi, baru akan Prabowo laksanakan esok harinya atau Senin, 21 Oktober 2024.
"Nanti ditunggu saja hari Senin, Senin berikutnya. Seminggu lagi, menteri-menterinya akan dilantik," kata Jokowi.
(red/frg)
