AKD yang telah dibentuk, tambah Dasco, telah menyesuaikan dengan jumlah kementerian Prabowo-Gibran, yang dikabarkan berjumlah hingga 46 kementerian. Dia pun mengakui bertambahnya jumlah kementerian tersebut untuk mengoptimalkan fungsi kementerian dalam pemerintahan Prabowo mendatang. 

Dasco mengklaim, banyaknya jumlah kementerian era Prabowo demi fokus mendukung sejumlah program kampanye Prabowo lima tahun mendatang. 

“Yaitu asa cita dan 17 program aksi yang kemudian akan diimplementasikan kepada kementerian-kementerian, baik yang eksisting maupun kemudian kementerian yang dipecah menjadi kementerian baru,” tutur dia. 

Berikut daftar 13 Komisi di DPR

Komisi I Pertahanan, Luar Negeri, dan Informatika
Komisi II Pemerintahan Dalam Negeri, Pertanahan, dan Pemberdayaan Aparatur
Komisi III Penegakan Hukum
Komisi IV Pertanian, Kehutanan, dan Kelautan
Komisi V Infrastruktur dan Perhubungan
Komisi VI Perdagangan, Kawasan Perdagangan dan Pengawasan Persaingan Usaha
Komisi VII Perindustrian, UMKM, Ekonomi Kreatif, Pariwisata dan Sarana Publikasi
Komisi VIII Agama, Sosial, dan Perempuan dan Anak
Komisi IX Kesehatan, Ketenagakerjaan, dan Jaminan Sosial
Komisi X Pendidikan, Olahraga, dan Riset
Komisi XI Keuangan, Perencanaan Pembangunan Nasional, Moneter, Sektor Jasa Keuangan
Komisi XII Energi & Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup dan Investasi
Komisi XIII Hukum dan HAM

(ain)