Dengan demikian, Dian menilai penyaluran kredit terhadap sektor industri pengolahan masih dapat terus ditingkatkan oleh perbankan, sebab persentase penyaluran kredit ke sektor ini baru sebesar 2,61% dari total penyaluran kredit perbankan.
“Hal ini menunjukkan kontribusi penyaluran kredit kepada subsektor industri pengolahan yang berkaitan dengan hilirisasi cukup signifikan, meskipun masih terdapat ruang untuk meningkatkan kontribusi perbankan terhadap sektor ini,” jelas Dian.
Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengakui bahwa 85% industri penghiliran atau hilirisasi nikel di dalam negeri masih dikuasai oleh asing. Menurut dia, hal ini berkaitan dengan perbankan luar negeri yang lebih berminat untuk mendanai proyek hilirisasi nikel di Indonesia dibandingkan dengan perbankan dalam negeri.
“Untuk industrinya, itu saya jujur mengatakan dikuasai 85% oleh asing. Andaikan pun ada [bank dalam negeri], equity-nya besar 30%—40%. Pertanyaan saya, pengusaha siapa yang punya uang 30%—40% untuk menjadi equity? Andaikan pun ada, pengusahanya itu lagi, itu lagi, itu lagi. Kalau tidak bapaknya, anaknya, kalau tidak anaknya, cucunya, kalau tidak keponakannya. Nah, kita kan tidak mau seperti ini,” ujar Bahlil dalam agenda BNI Investor Daily Summit 2024, Rabu (9/10/2024).
Bila perbankan luar negeri yang memberikan kredit, kata Bahlil, terdapat persyaratan yang diberikan, salah satunya adalah memasukan hasil transaksi ke rekening bank yang dipinjam.
Selain itu, hasil transaksi tersebut juga bakal dipotong oleh utang pokok dan bunga yang biasanya mencapai 60% dari keuntungan, sehingga dana tersebut kembali ke bank luar negeri yang memberikan pinjaman kepada industri.
Sementara itu, 30% berada di Indonesia sebagai pengeluaran operasional atau operational expenditure (opex) dan 10% untuk keuntungan perusahaan.
Namun, Bahlil mengatakan, pemerintah tidak memiliki kewenangan untuk mengintervensi kedaulatan bank dalam negeri untuk membiayai industri hilirisasi.
(azr/lav)
