Sebagaimana REI yang menurutnya memang ingin memberikan kontribusi yang lebih besar bagi pertumbuhan ekonomi nasional, melalui 'Propertinomic'.
Sekadar catatan, Propertinomic akan berfokus pada empat poin. Pertama, memperkuat institusi atau kelembagaan, termasuk pembiayaan khusus properti.
Kedua, meningkatkan alokasi anggaran sektor perumahan yang saat ini hanya 0,4% dari APBN, jauh lebih kecil dibandingkan dengan negara Aseanlainnya yang sudah di atas 2%.
Ketiga, penyusunan kebijakan properti yang harus dikoordinasikan dengan lebih baik oleh institusi terkait, mengingat masalah koordinasi seringkali menghambat optimalisasi.
Keempat, sektor properti harus menjadi prioritas nasional, seperti yang telah dilakukan negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Thailand, yang kontribusi sektor propertinya terhadap PDB sudah di atas 20%, sementara Indonesia masih sekitar 14%—16%.
Dengan begitu, bagi REI Propertinomic dianggap penting sebagai tulang punggung ekonomi, terutama mengingat proyeksi jumlah penduduk yang akan mencapai 304 juta jiwa pada 2035, dengan 66% tinggal di perkotaan, yang memerlukan perumahan layak.
Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono telah menyatakan bahwa rencana pemisahan Kementerian PUPR menjadi dua entitas, yakni Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perumahan, pada era Prabowo bukanlah masalah besar.
Menurut Basuki, perubahan struktur organisasi kementerian adalah hal yang biasa dan tidak akan menghambat pencapaian tujuan pemerintah.
"Enggak masalah [dipisah], kan selalu saya bilang, organisasi itu hanya suatu vehicle [mesin] untuk mencapai suatu tujuan. Dahulu PU juga PU saja, kemudian jadi PU dan tenaga listrik, kemudian infraswil [Infrasturktur Wilayah] menjadi pinbangwil [Penataan dan Pengembangan Wilayah] kemudian jadi PU pisah dengan perumahan sendiri, sekarang digabung PUPR," ujar Basuki ketika ditemui di kompleks parlemen, Jakarta Pusat, Senin (9/9/2024).
Kementerian PUPR sempat beberapa kali berganti bernama seperti "Departemen Permukiman dan Pengembangan Wilayah" (1999—2000) dan "Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah" (2000—2004).
(prc/wdh)
