Bloomberg Technoz, Jakarta – Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan produksi siap jual atau lifting minyak Indonesia tidak boleh dibiarkan untuk turun, sekecil apapun volumenya.
Menurut Kepala Negara, penurunan lifting minyak bakal menyebabkan Indonesia harus merogoh kocek lebih dalam untuk impor.
Bahkan, Jokowi mendapatkan bisikan dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bahwa kondisi penurunan lifting minyak bakal menyebabkan pemerintah harus mengeluarkan ratusan triliun untuk impor.
“Jangan sampai lifting minyak kita biarkan turun, seliter pun tidak boleh. Harus naik, tiap tahun harus naik. Saya baru menerima Menkeu, [katanya]; ‘Pak lifting minyak tidak boleh dibiarkan turun terus, kelihatannya hanya kecil turun 100 [barel per hari], tetapi dihitung ke uang berarti impor minyak dan gas itu ratusan triliun yang harus dikeluarkan',” ujar Jokowi dalam Malam Puncak HUT Ke-79 Pertambangan dan Energi, dikutip Jumat (11/10/2024).
Dengan demikian, Jokowi meminta agar sumur-sumur minyak di Indonesia agar kembali menjadi produktif, entah dikerjakan oleh badan usaha milik negara (BUMN) seperti PT Pertamina (Persero) atau menggandeng perusahaan swasta dan asing.
Cabut Izin
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan pihaknya berpotensi untuk melakukan penataan dan mencabut izin pengelolaan sumur minyak yang tidak digarap.
Dalam paparannya, Bahlil menjelaskan Indonesia memiliki 44.985 sumur minyak dan gas (migas), di mana 16.433 sumur aktif berproduksi, 16.990 sumur idle tidak berproduksi, dan 11.562 sumur lain-lain (abandoned, injection, dry-hole).
Setelah diteliti lebih lanjut, Bahlil mengatakan, terdapat 4.993 sumur idle yang tidak memiliki potensi hydrocarbon (HC), 4.495 sumur idle yang memiliki potensi HC, dan 7.502 sumur idle yang dalam proses review.
“Saya breakdown lagi 5.000 sumur idle ini lebih banyak konsensinya dipegang oleh siapa? Ternyata oleh badan usaha milik negara [BUMN] yang namanya PT Pertamina [Persero]. Terus saya tanya kenapa tidak dijalankan? Ini saya bikin pencabutan izin [seperti izin usaha pertambangan] tahap kedua, ini kelihatannya berpotensi untuk melakukan penataan untuk sumur-sumur yang tidak dikerjakan,” ujar Bahlil dalam agenda BNI Investor Daily Summit 2024, Rabu (9/10/2024).
Menurut Bahlil, sumur yang tidak dikerjakan dengan baik oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS), termasuk BUMN, bakal diambil alih untuk ditawarkan kepada yang mampu untuk mengelola dan meningkatkan produksi siap jual atau lifting nasional.
Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) melaporkan realisasi produksi siap jual atau lifting minyak berada pada level 576 million barel oil per day (MBOPD).
Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto mengatakan penyebab realisasi yang berada di bawah target adalah gangguan banjir yang mengganggu aktivitas drilling.
“Semester I-2024 mengalami gangguan banjir di mana-mana, sehingga drilling praktis lebih dari satu bulan tidak bisa dilakukan. Sehingga ada beberapa keterlambatan di keadaan drilling yang mengakibatkan realisasi produksi minyak kita adalah 576 MBOPD,” ujar Dwi dalam konferensi pers medio Juli.
(dov/wdh)
