Bloomberg Technoz, Jakarta – Presiden Joko Widodo atau Jokowi kembali menggarisbawahi keuntungan dan pendapatan dari kebijakan penghiliran atau hilirisasi sektor pertambangan, yang digaungkan selama pemerintahannya, tidak hanya dinikmati oleh pelaku industri.
Menurut Jokowi, penerimaan negara dari program hilirisasi sektor pertambangan—seperti melalui pajak, royalti, hingga dividen — juga digunakan untuk pembangunan infrastruktur, subsidi, hingga bantuan sosial (bansos).
"Kalau semua masuk ke industri, masuk ke industri-industri turunan, akan melompat penerimaan negara dan itu semuanya bisa kita pakai untuk membangun jalan tol, membangun pelabuhan baru, membangun bandara baru untuk subsidi, untuk bansos rakyat kita," ujar Jokowi dalam agenda Malam Puncak HUT Ke-79 Pertambangan dan Energi, dikutip Jumat (11/10/2024).
“Jangan keliru, negara itu penerimaan dari situ [hilirisasi] banyak sekali, dalam bentuk pajak badan, pajak penghasilan [PPh] 21, royalti, kalau kita ikut saham di situ seperti Freeport kita dapat dividen, pajak daerah, penerimaan negara bukan pajak [PNBP], besar sekali.”
Sebagai gambaran, Jokowi memberikan contoh bahwa peningkatan nilai ekspor nikel meningkat signifikan usai kebijakan hilirisasi dengan mengolah bijih dalam negeri menjadi produk antara.
Jokowi mengatakan dampak hilirisasi nikel tecermin dari nilai ekspor yang melompat signifikan dari US$2,9 miliar pada 2020 menjadi US$34,4 miliar pada 2023. “Dari Rp40 triliun ke Rp500 triliun lebih, lompatannya besar sekali,” ujarnya.
Sekadar catatan, Menteri Keuangan Sri Mulyani melaporkan defisit anggaran sampai Agustus 2024 melebar menjadi Rp153,7 triliun atau 0,68% terhadap produk domestik bruto (PDB).
Berdasarkan data Kementerian Keuangan, pemerintah mengantongi pendapatan negara sebesar Rp1.777 triliun sampai dengan Agustus 2024, atau merosot 2,5% secara tahunan atau year on year (yoy). Secara persentase, pendapatan negara ini tercatat 63,4% dari target pemerintah sepanjang tahun ini.
Di sisi lain, pemerintah telah melakukan belanja Rp1.930 triliun sampai Agustus 2024. Ini artinya 58,1% dari total pagu belanja negara sepanjang tahun ini. Dalam perhitungan secara anual, belanja negara melonjak hingga 15,3% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.
"Dengan data kinerja pendapatan dan belanja negara yang ada, keseimbangan primer masih berada dalam posisi berstatus surplus Rp161,8 triliun," ujar Sri Mulyani dalam Konferensi Pers APBNKita, akhir September.
Dalam sebuah kesempatan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengakui bahwa 85% industri penghiliran atau hilirisasi nikel di dalam negeri masih dikuasai oleh asing.
Menurutnya, hal ini berkaitan dengan perbankan luar negeri yang lebih berminat untuk mendanai proyek hilirisasi nikel di Indonesia dibandingkan dengan perbankan dalam negeri.
“Untuk industrinya, itu saya jujur mengatakan dikuasai 85% oleh asing. [..] Andaikan pun ada [bank dalam negeri], equity-nya besar 30%—40%. Pertanyaan saya, pengusaha siapa yang punya uang 30%—40% untuk menjadi equity? Andaikan pun ada, pengusahanya itu lagi, itu lagi, itu lagi. Kalau tidak bapaknya, anaknya, kalau tidak anaknya, cucunya, kalau tidak keponakannya. Nah, kita kan tidak mau seperti ini,” ujar Bahlil dalam agenda BNI Investor Daily Summit 2024, Rabu (9/10/2024).
Bila perbankan luar negeri yang memberikan kredit, kata Bahlil, terdapat persyaratan yang diberikan, salah satunya adalah memasukan hasil transaksi ke rekening bank yang dipinjam.
Selain itu, hasil transaksi tersebut juga bakal dipotong oleh utang pokok dan bunga yang biasanya mencapai 60% dari keuntungan, sehingga dana tersebut kembali ke bank luar negeri yang memberikan pinjaman kepada industri.
Sementara itu, 30% berada di Indonesia sebagai pengeluaran operasional atau operational expenditure (opex) dan 10% untuk keuntungan perusahaan.
“Pertanyaan berikutnya, bagaimana caranya agar mau semuanya kembali ke dalam negeri semuanya? Gampang saja. Seluruh investasi yang terkait dengan hilirisasi daripada industri, dibiayai semuanya oleh bank dalam negeri, khususnya himpunan bank negara [Himbara]. Selesai soal,” ujarnya.
(dov/wdh)
