"Saya sudah tahu [nama calon menteri perumahan], tetapi saya sudah commit untuk tidak ada yang bocor sampai tanggal 20 [Oktober, saat pelantikan Prabowo]. Karena kami sudah di tim transisi, sudah di wanti-wanti. Nama itu bisa diubah, [bahkan] saat 5 menit sebelum pengumuman bisa dirubah," tegasnya.
Adapun, ketika dimintai konfirmasi perihal hak tersebut, Fahri Hamzah hanya menuturkan; "Tanya pak Hashim dong," sembari berjalan meninggalkan awak media.
Untuk diketahui, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono telah menyatakan bahwa rencana pemisahan Kementerian PUPR menjadi dua entitas, yakni Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perumahan, bukanlah masalah besar.
Menurut Basuki, perubahan struktur organisasi kementerian adalah hal yang biasa dan tidak akan menghambat pencapaian tujuan pemerintah.
"Enggak masalah [dipisah], kan selalu saya bilang, organisasi itu hanya suatu vehicle [mesin] untuk mencapai suatu tujuan. Dahulu PU juga PU saja, kemudian jadi PU dan tenaga listrik, kemudian infraswil [Infrasturktur Wilayah] menjadi pinbangwil [Penataan dan Pengembangan Wilayah] kemudian jadi PU pisah dengan perumahan sendiri, sekarang digabung PUPR," ujar Basuki ketika ditemui di kompleks parlemen, Jakarta Pusat, Senin (9/9/2024).
Presiden terpilih Prabowo Subianto disebut akan memisahkan Kementerian PUPR menjadi dua kementerian, di mana salah satu kementerian akan menangani perihal perumahan. Hal ini disampaikan oleh Ketua Satgas Perumahan Prabowo, Hashim Djojohadikusumo, dalam pertemuan APEC Business Advisory Council belum lama ini.
Hashim bahkan mengaku telah ditunjuk presiden terpilih Prabowo menjadi Ketua Satgas Perumahan dalam transisi Prabowo-Gibran sejak empat bulan lalu.
Sekadar informasi, Kementerian PUPR sempat beberapa kali berganti bernama seperti "Departemen Permukiman dan Pengembangan Wilayah" (1999—2000) dan "Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah" (2000—2004).
(prc/wdh)
