Dari 45 kasus yang terjadi sepanjang 2020, konflik terbanyak berkaitan dengan pencemaran dan perusakan lingkungan (22 kasus), disusul dengan konflik perampasan lahan (13 kasus), kasus kriminalisasi warga penolak tambang (8 kasus), pemutusan hubungan kerja (2 kasus).
Adapun, dari keseluruhan konflik tersebut, setidaknya terdapat 13 kasus yang melibatkan aparat militer maupun polisi dalam kasus perampasan lahan, kriminalisasi maupun intimidasi warga.
Pada 2014—2019, Jatam menemukan luasan konflik pertambangan mencapai 925.748 hektare (ha) atau setara dengan dua kali lipat luas Brunei Darussalam. Adapun, luasan konflik pertambangan sepanjang 2020 mencapai 714.692 ha.
Dalam kesempatan tersebut, Bahlil juga mengatakan Kementerian ESDM juga berada dalam perubahan atau transisi untuk memperhatikan isu perubahan iklim.
“Komitmen net zero emission harus kita lakukan. Transisi energi harus kita lakukan. Di satu sisi kita mengalami persoalan terkait dengan lifting minyak kita dan banyaknya gas yang kita impor. Ini adalah hal-hal yang harus kita selesaikan bersama,” ujarnya.
(dov/wdh)
