Bloomberg Technoz, Jakarta - Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan (DJKN Kemenkeu) menyampaikan hingga saat ini pihak Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) belum mengajukan pengembalian aset rumah dinas DPR.
Direktur DJKN Kemenkeu Rionald Silaban memperkirakan dalam waktu dekat akan ada pembicaraan antara pihaknya dan DPR terkait nasib dari rumah dinas DPR tersebut.
“Mungkin dalam waktu dekat akan ada pembicaraan kali ya, kan mesti ada administratifnya,” tutur Rionald setelah acara Seremoni Serah Terima Barang Milik Negara Kementerian PUPR Tahun 2024, Kamis (10/10/2024).
Ia menjelaskan, dalam waktu dekat jika pengguna barang yakni DPR menyerahkan kembali rumah dinas yang ditempati, maka pihaknya akan siap mengelola rumah dinas tersebut.
Dengan demikian, ia menyatakan saat ini masih menunggu proses yang berlangsung dan siap menjadi pengelola rumah dinas yang sempat ditempati anggota DPR tersebut.
“Kalau memang kemudian oleh pengguna barang diserahkan kembali ya artinya kepada pengelola, kami kedudukannya sebagai pengelola, jadi kita nunggu prosesnya aja,” tutur Rionald.
Sebelumnya, Direktur Hukum dan Humas DJKN Tedy Syandriadi mengatakan pihaknya masih melakukan pembahasan rencana pengembalian aset rumah dinas DPR menjadi aset negara.
Dengan demikian, Tedy belum dapat mengungkapkan rincian rencana lanjutan setelah rumah dinas DPR dikembalikan menjadi aset negara.
“Perlu kami informasikan untuk rumah dinas DPR masih dalam proses pembahasan di DJKN, jadi masih belum ada wacana-wacana ke depannya,” tutut Tedy dalam taklimat media di kantor Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN), Senin (7/10/2024).
Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar mengungkapkan pihaknya akan mengembalikan rumah dinas di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan kepada Kementerian Keuangan, karena memang tercatat sebagai aset negara.
Setjen DPR tengah menyiapkan sejumlah dokumen yang berkaitan dengan barang milik negara di lingkungan rumah jabatan anggota tersebut. Adapun rumah dinas DPR di Kalibata totalnya mencapai 596 rumah. Blok A-E terdapat 516 rumah; sementara blok F dekat sungai Ciliwung ada 80 rumah.
“Jadi untuk rumah sekian banyak ini tentu kami butuh waktu mengidentifikasi. Sekarang kami belum bisa masuk [identifikasi aset] karena anggota DPR sesuai dengan keputusan pimpinan diberikan waktu sampai dengan akhir Oktober untuk berbenah dan mencari hunian pengganti,” kata Indra dalam konferensi pers di Kompleks rumah dinas DPR Kalibata, Senin (7/10/2024).
(azr/lav)
