Bloomberg Technoz, Jakarta – Usulan Komisi Eropa untuk menunda implementasi European Union on Deforestation-free Regulation (EUDR) atau UU Antideforestasi tidak serta-merta membuat Pemerintah Indonesia lengah.

Terlebih, wacana penundaan selama 12 bulan—dari implementasi yang sedianya direncanakan pada 30 Desember 2024 — ini dapat menjadi angin segar bagi pelaku industri kelapa sawit Indonesia.

Walakin, wacana penundaan tersebut juga terlihat tidak akan banyak membantu mengatrol ekspor minyak kelapa sawit atau crude palm oil (CPO) dan produk turunannya ke pasar Eropa, yang selama ini memiliki persepsi negatif terhadap industri perkebunan kelapa sawit. 

Berkaitan dengan hal tersebut, Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional (PEN) Kemeterian Perdagangan Mardyana Listyowati menegaskan Indonesia tengah membangun National Dashboard untuk CPO, yang disebut menjadi alat kampanye hijau.

"Indonesia sedang mempersiapkan dan membangun National Dashboard untuk CPO itu sendiri. Kita juga sudah ke beberapa negara. Kita mempersiapkan diri untuk menjadi green campaign ya, bahwa sebenarnya CPO ini bukanlah barang yang berbahaya dan tidak ada deforestasi sebenarnya," kata Mardyana ketika ditemui di ICE BSD Tangerang, dikutip Kamis (10/10/2024).