Sementara itu, 30% berada di Indonesia sebagai pengeluaran operasional atau operational expenditure (opex) dan 10% untuk keuntungan perusahaan.
“Pertanyaan berikutnya, bagaimana caranya agar mau semuanya kembali ke dalam negeri semuanya? Gampang saja. Seluruh investasi yang terkait dengan hilirisasi daripada industri, dibiayai semuanya oleh bank dalam negeri, khususnya himpunan bank negara [Himbara]. Selesai soal,” ujarnya.
Namun, Bahlil mengatakan, pemerintah tidak memiliki kewenangan untuk mengintervensi kedaulatan bank dalam negeri untuk membiayai industri hilirisasi.
Disentil JK
Bahlil mengatakan pernah disentil oleh mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla soal investasi nikel. Saat itu, Jusuf Kalla mengatakan kepada Bahlil untuk tidak membesar-besarkan investasi nikel karena nilai tambahnya berada di luar negeri.
“Saya pernah disentil oleh Pak JK. 'Lil, itu investasi nikel itu jangan dibesarkan-besarkan karena yang dapat untung banyak kan bukan dalam negeri, luar negeri, nilai tambahnya itu luar negeri',” ujarnya.
Namun, Bahlil memastikan bahwa 85% hingga 90% izin usaha pertambangan (IUP) masih dikuasai oleh pengusaha dalam negeri.
(dov/wdh)
