Ia mengatakan kekurangan anggaran tersebut terjadi di tengah 45% dari pendapatan negara yakni sebesar Rp1.353 triliun harus digunakan untuk membayar pembiayaan utang baik untuk pokok utang maupun bunga utang.
“Itu hitungan kami kalau untuk ngejar 8% nanti suatu saat, itu gak cukup,” ucap Drajad.
Drajad menyebut, salah satu upaya untuk mengejar kekurangan anggaran tersebut yakni melalui pembentukan Badan Penerimaan Negara (BPN).
Ia menjelaskan, nantinya BPN akan mengandung tiga unsur transformasi yakni transformasi kelembagaan, transformasi teknologi, dan transformasi kultur.
Meski demikian, Drajad menegaskan terbentuknya BPN tidak serta-merta langsung mengerek setoran perpajakan. Namun, ia menegaskan hal tersebut dilakukan sebagai pemicu terjadinya transformasi pada penerimaan negara.
“Sebagian besar memang bertanya. Apa dengan BPN itu sudah otomatis akan naik? Tidak. Tapi kita harus lakukan itu sebagai trigger untuk memicu buat transformasinya,” pungkas Drajad.
Sebagai informasi, belanja negara dalam APBN 2025 yang merupakan anggaran pertama Presiden terpilih Prabowo Subianto tembus Rp3.621,31 triliun, angka ini tercatat naik Rp8,26 triliun dari postur Rancangan APBN 2025 awal yang sebesar Rp3.613,1 triliun.
(lav)
