“Itu hitungan kami kalau untuk ngejar 8% nanti suatu saat, itu gak cukup,” ucap Drajad.
Drajad menyebut, salah satu upaya untuk mengejar kekurangan anggaran tersebut yakni melalui pembentukan Badan Penerimaan Negara (BPN).
Ia menjelaskan, nantinya BPN akan mengandung tiga unsur transformasi yakni transformasi kelembagaan, transformasi teknologi, dan transformasi kultur.
Meski demikian, Drajad tak menampik dengan terbentuknya BPN tidak serta-merta langsung mengerek setoran perpajakan. Namun, ia menegaskan hal tersebut dilakukan sebagai pemicu terjadinya transformasi pada penerimaan negara.
“Sebagian besar memang bertanya. Apa dengan BPN itu sudah otomatis akan naik? Tidak. Tapi kita harus lakukan itu sebagai trigger untuk memicu buat transformasinya,” pungkas Drajad.
Sebagai informasi, belanja negara dalam APBN 2025 yang merupakan anggaran pertama Presiden terpilih Prabowo Subianto tembus Rp3.621,31 triliun, angka ini tercatat naik Rp8,26 triliun dari postur Rancangan APBN 2025 awal yang sebesar Rp3.613,1 triliun.
Kenaikan belanja negara tersebut dipengaruhi kenaikan belanja non-kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp8,26 triliun.
Selain itu, anggaran subsidi energi susut Rp1,12 triliun, tapi akhirnya dialokasikan untuk anggaran kompensasi BBM dan Listrik sehingga tak mempengaruhi postur besar belanja negara.
Selain tambahan belanja non-K/L, terdapat tambahan belanja K/L sebesar Rp113 triliun untuk beberapa program prioritas Presiden terpilih Prabowo Subianto. Namun, tambahan belanja K/L ini memanfaatkan cadangan belanja sehingga tidak mempengaruhi postur besar belanja pemerintah pusat.
(azr/lav)
