Malaysia 19 unit Fighter/FGA; 5 unit Attack/ASW/Multi Role Helicopter; dan 3 unit UCAV. Filipina 12 unit Fighter/FGA; 10 unit Attack/ASW/Multi Role Helicopter; dan 3 unit Principal Surface Combatant. Kemudian Vietnam dengan 64 unit Main Battle Tank.
Di sisi lain, Reine mengapresiasi karena pengadaan alutsista tersebut dilakukan dengan skema dalam negeri. Berbeda dengan lima negara Asean lainnya sepenuhnya dengan skema impor.
“Tapi, ini ada tapi-nya ya, ternyata banyakan tuh baru sampai tanda tangan. Jadi hanya sebatas tanda tangan kontrak, tapi belum ada pengiriman yang berkala, ataupun sudah selesai,” tuturnya.
Dari 125 pengadaan alutsista di Indonesia, sebanyak 90 unit baru ditandatangani, 10 unit dalam pengiriman, dan 25 unit sudah selesai. “Kita lebih banyak yang tanda tangan doang, tapi belum ada barangnya.”
Anggaran Pertahanan Naik Tipis
Dalam kesempatan yang sama, Analis Guntur Lebang menyebutkan, alokasi anggaran pertahanan era pemerintahan Jokowi tidak terjadi penambahan secara signifikan. Hal ini karena di era Jokowi anggaran alokasi APBN untuk pertahanan kurang menjadi prioritas karena Jokowi lebih memprioritaskan sektor ekonomi dan perlindungan sosial.
“Misalnya soal subsidi, soal bansos, sepertinya sudah menjadi rahasia umum bahwa Presiden Jokowi memang lebih memperhatikan isu-isu pembangunan, isu-isu ekonomi, dan sebagainya,” katanya.
Di era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono pada 2010-2014, proporsi pertahanan berada di angka 6,26%. Sementara era Jokowi pada 2015-2024 porsi anggaran pertahanan menjadi 6,87%.
Guntur menambahkan, keterbatasan anggaran di sektor pertahanan banyak dihabiskan untuk overhead cost atau biaya produksi dibandingkan modernisasi alutsista. Sebesar 54%-57% digunakan untuk overhead cost, modernisasi alutsista dan perawatannya berkisar 28,9% - 32,31%. Kondisi pandemi Covid-19 membuat Kementerian Pertahanan yang dipimpin oleh Prabowo menggeser prioritasnya menjadi perawatan alutsista.
“Jadi 30% selama 4 tahun terakhir ini, sebagian besar pun untuk perawatan, bukan untuk pengadaan alutsista baru. Sehingga tentu saja dengan segala keterbatasan anggaran ini, kami merasa modernisasi alutsista di era Joko Widodo cukup terhambat,” ungkap Guntur.
(mfd/frg)
