"Saat ini, tim Prabowo sedang mematangkan rencana ini bersama para ahli teknik kelautan, lingkungan, dan pihak terkait; termasuk studi kelayakan dan kajian teknis untuk memastikan dampak positif jangka panjangnya. Pembahasan mengenai desain, teknologi yang akan digunakan, serta dampak lingkungannya juga sedang berlangsung," sambungnya.
Skema Kemitraan
Selain itu, proyek ini direncanakan menggunakan skema kemitraan pemerintah dan badan usaha (KPBU) atau public private partnership (PPP), yang akan memaksimalkan investasi dari sektor swasta sambil tetap melibatkan pemerintah dalam pengawasan dan regulasi.
Diperkirakan, kata Anggawira, proyek besar ini akan membutuhkan investasi yang sangat signifikan, mencapai miliaran dolar, tergantung pada kompleksitas dan panjang tanggul yang akan dibangun.
Adapun, mengenai kabar adanya minat dari pengembang swasta—termasuk dari China — untuk investasi pada proyek besar ini, Ketua Repnas tersebut membenarkan bahwa ada pembicaraan lebih lanjut dengan pihak swasta yang berminat untuk berpartisipasi dalam proyek tersebut.
"Memang benar bahwa ada minat dari pihak swasta, termasuk perusahaan dari China, tetapi detailnya masih dalam tahap pembicaraan lebih lanjut," tegasnya.
Sebelumnya, hal senada juga turut disampaikan oleh Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo sekaligus adik Prabowo. Hashim menyebut terdapat beberapa pengembang atau developer dari China yang berminat terhadap proyek yang bersifat jangka panjang dengan rentang 20—30 tahun tersebut.
Kata Hashim, Prabowo memiliki gagasan bahwa proyek ini bersifat kemitraan PPP, di mana pemerintah berpotensi memiliki saham 20% dan 80% bakal diserahkan ke pengembang yang berminat.
"Saya akan ikut Pak Prabowo bulan depan ke Beijing, kita ketemu nanti dengan investor, siapa yang mau ikut tanggul laut silakan, investor lokal, investor luar negeri dari Doha, Dubai, Abu Dhabi, Hong Kong, Beijing, Shanghai, silakan. Hal yang penting tanggul laut kita bangun, yang penting tanggul laut untuk kemakmuran kita semua terutama untuk rakyat di pantai utara," ujar Hashim ditemui di Menara Kadin, Senin (7/10/2024).
Selain itu, Hashim mengatakan, program tanggul laut bakal dimulai di Jakarta dan diteruskan sampai Surabaya dan Gresik di Jawa Timur. Dia menggarisbawahi program tersebut diperlukan karena 40% wilayah sawah Indonesia terletak di wilayah Pantai Utara Pulau Jawa.
Menurutnya, upaya pemerintah untuk menciptakan program swasembada pangan di Papua dan Kalimantan bakal sia-sia bila lahan sawah di Jawa hilang karena tidak membangun tanggul laut tersebut.
"Prabowo niat Indonesia swasembada pangan sudah program dari dahulu, nanti ada program pangan di Papua 1,5 juta hektare [ha], dilanjutkan di Kalimantan. Kalau [lahan sawah di Jawa] itu nanti ditutup dan tenggelam, percuma kita bikin program ini di Papua atau di Kalimantan, kita terapkan di sana, tetapi kita hilang lahan sawah di Jawa," ujarnya.
Sekadar catatan, pemerintah menyiapkan konsep pembangunan Giant Sea Wall atau tanggul laut raksasa di kawasan Pantai Utara Jawa. Sampai saat ini, estimasi anggaran pembangunan tanggul diperkirakan mencapai Rp164,1 triliun.
Giant Sea Wall merupakan tanggul laut raksasa yang menjadi solusi atas fenomena kenaikan permukaan laut, dan hilangnya tanah di sepanjang daerah Pesisir Pantura Jawa, termasuk teluk bagian utara Jakarta.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebelumnya mengatakan pembangunan Giant Sea Wall didasarkan adanya ancaman land subsidence atau penurunan tanah dan fenomena banjir rob yang terjadi di kawasan Pantura Jawa.
"Tidak hanya membahayakan keberlangsungan aktivitas ekonomi dan aset infrastruktur ekonomi nasional di wilayah tersebut, tetapi juga kehidupan jutaan masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut yang berpotensi dapat terkena dampak bencana," ujar Airlangga.
(prc/wdh)
