Pansel juga meloloskan satu petahana yaitu Johanis Tanak yang sebenarnya berulang kali diterpa isu masalah integritas dan etik. Salah satunya komunikasi dengan pejabat ESDM yang masuk radar penyidikan KPK.
Kelompok masyarakat sipil justru menyoal alasan pansel mencoret sejumlah nama potensial. Salah satunya adalah Johan Budi Sapto Pribowo yang sempat menjadi juru bicara KPK sebelum menjadi anggota DPR dari fraksi PDIP.
Nama Johan dikabarkan hilang karena ada ketidaksukaan terhadap sosok eks juru bicara yang cukup vokal soal kualitas pemberantasan korupsi. Selain itu, PDIP juga partai yang saat ini berseberangan dengan Pemerintah Jokowi.
“Menunggu selesainya administrasi dari Setneg, kalau selesai nanti dibawa ke saya, tanda tangani,” ujar Jokowi.
Selain hilangnya sejumlah nama potensial, kritik juga menghujani Jokowi karena dianggap terburu-buru menyodorkan nama capim KPK ke DPR. Padahal, para capim terpilih pun baru akan bertugas pada pertengahan Desember mendatang. Penyodor nama capim KPK dianggap seharusnya dilakukan Prabowo Subianto usai dilantik sebagai presiden 2024-2029.
"Kita belum tahu [yang teken surat Jokowi atau Prabowo]. Lihat situsi dan kondisinya," kata Wakil Ketua DPR dari Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad.
"[Selain itu] satu, komisi [di DPR] belum terbentuk. Yang kedua, saya belum monitor apakah surat dari presiden sudah dikirimkan ke DPR."
(ibn/frg)
