Bloomberg Technoz, Jakarta – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia membantah tudingan Departemen Ketenagakerjaan Amerika Serikat (AS) atau US Department of Labor (US DOL), yang menuding industri nikel di Indonesia menerapkan kerja paksa terhadap warga negara China.

Bahlil—yang juga mantan menteri investasi/kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal [BKPM] — mengaku skeptis bahwa kerja paksa diterapkan pada industri nikel di Indonesia.

“Tidak ada dong, saya kan mantan menteri investasi. Mana ada sih kerja paksa?” ujar Bahlil saat ditemui di Jakarta Selatan, Senin (7/10/2024), malam.

Senada dengan Bahlil, Asosiasi Penambang Indonesia atau Indonesian Mining Association (IMA) memastikan anggotanya tidak melakukan kerja paksa dalam industri nikel Indonesia.

Direktur Eksekutif IMA Hendra Sinadia mengatakan banyak perusahaan tambang nikel, yang disebut menerapkan sistem kerja paksa, telah memasukan aspek hak asasi manusia (HAM) dalam perjanjian kerja bersama. (PKB)