Mereka mengeklaim para hakim mengalami sejumlah kesulitan mulai dari tempat tinggal hingga keuangan saat mendapat tugas di daerah.

Di sisi lain, para hakim dituntut untuk menjaga independensi atau kebal terhadap berbagai iming-iming dari pihak berperkara. Akan tetapi, dalam kehidupan pribadi, mereka berhadapan dengan kondisi kesulitan ekonomi.

Komisi Yudisial (KY) sendiri mengeklaim sudah mengadu kepada pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) melalui Kementerian Keuangan, Jumat lalu.

Mereka juga berencana menggelar pembicaraan dengan Mahkamah Agung, Kemenkeu, dan Bappenas untuk membahas tentang potensi perbaikan kesejahteraan hakim.

(dov/wdh)