Hashim tidak menjelaskan dengan lengkap ihwal nama-nama pengusaha tersebut, tetapi memastikan sudah mengantongi 300 nama yang terindikasi membuat kebocoran dalam penerimaan negara.
Selain itu, Hashim mengatakan bakal terdapat peringatan secara bersahabat atau friendly reminder untuk menagih kebocoran tersebut.
“Dari kita tutup kebocoran ini bisa kita hasilkan Rp50 triliun setiap tahun. Kita hitung-hitung dari satu kebocoran kita bisa bikin makanan gratis 2 kali sehari untuk 9 juta anak,” ujarnya.
Sekadar catatan, Luhut sebelumnya mengimbau agar pelaku usaha melakukan pelaporan mandiri atas kondisi lahan perkebunan disertai dengan bukti izin usaha yang dimiliki.
Dirinya mengungkapkan pemerintah dalam hal ini Tim Satgas Tata Kelola Sawit telah memiliki citra satelit dan memanfaatkan pesawat nirawak atau drone, sehingga dapat melakukan pengecekan secara acak atas hasil laporan yang telah diberikan.
“Perusahaan dihimbau untuk melaporkan informasi tersebut melalui website SIPERIBUN sejak 3 Juli hingga 3 Agustus 2023. Dalam hal platform pelaporan koperasi dan rakyat akan diinformasikan kemudian. Saat ini, Satgas juga tengah mengembangkan dashboard penyelesaian sawit dalam Kawasan Hutan, nantinya kami dapat melakukan live tracking untuk kasus sawit dalam Kawasan Hutan” ujar Luhut pada pertengahan tahun lalu melalui siaran pers.
(dov/wdh)
