“Kalau nanti dari pemerintah ke depan akan melakukan revitalisasi serius ini untuk ke depan lagi, saya kira opsi itu mungkin saja ya. Tapi itu butuh stamina yang sangat besar,” ujar dia.
“Tidak bisa hanya sekedar kalau bocoran itu ditaruh cairan tertentu, saya kira ini problemnya karena memang strukturnya rata-rata sudah turun.”
Di sisi lain, kajian soal perubahan rumah dinas menjadi tunjangan bulanan anggota dewan sudah dikaji sejak dua tahun lalu. Meski begitu, keputusan soal besaran tunjangan masih akan dibahas kemudian bersama Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI 2024-2029 jika sudah terbentuk.
Indra memastikan, kajian perubahan bentuk fasilitas anggota dewan dilakukan dengan mempertimbangkan efisiensi dan akuntabilitasnya.
"Kajian ini kami sampaikan kepada pimpinan begitu, kalau dalam bentuk tunjangan seperti apa, kalau di revitalisasi seperti apa," ucap dia.
Menurut dia, pertimbangan perubahan rumah dinas menjadi tunjangan juga memerhatikan sejumlah hal seperti harga sewa di Jakarta. Selain itu, DPR RI akan melibatkan konsultan appraisal nilai aset untuk menghitung besaran nilai tunjangan perumahan ini.
"Makanya kami menggunakan konsultan appraisal untuk itu, dasar itulah yang nanti menjadikan kami untuk melakukan finalisasi yang akan kami laporkan kepada alat kelengkapan dewan yang namanya BURT setelah nanti terbentuk," imbuh Indra.
(mfd/frg)
