Bloomberg Technoz, Jakarta - Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI Indra Iskandar mengungkapkan, rumah dinas anggota DPR di Kalibata, Jakarta Selatan sudah tidak layak huni. Sebagai gantinya, anggota DPR akan mendapatkan tunjangan perumahan setiap bulannya. Tunjangan tersebut ditaksir lebih dari Rp50 juta per bulan atau Rp600 juta per tahun. 

Menurut dia, rumah dinas tersebut sudah dibangun sejak 1980-an. Hal ini membuat setiap hunian mengalami masalah yang terus berulang; seperti bocor hingga terjadinya air merembes pada tembok.

Selain itu, Setjen DPR juga banyak mendapat keluhan mengenai rumah dinas dalam aplikasi Perjaka atau Perawatan Rumah Jabatan Anggota Kalibata. Dalam satu hari, keluhan yang masuk sekitar 5-15 keluhan dari anggota DPR. 

“Khususnya bocoran gitu ya. Nah dalam aplikasi kami keluhan yang utama sebenarnya di samping bocoran dan kerusakan plumbing dan juga saluran, macetnya saluran. Hal lain lagi yang sulit diselesaikan yaitu banyaknya tikus dan yang paling parah adalah berkaitan dengan rayap,” kata Indra saat konferensi pers di Kompleks rumah dinas DPR, Senin (7/10/2024).

Menurut dia, rayap yang ada di rumah dinas DPR jumlahnya juga sangat banyak karena kawasan tersebut dulunya merupakan tempat tumbuhnya pohon karet. Padahal, setiap tahun Setjen DPR telah melakukan suntik anti rayap, namun kali ini kondisi rayap tidak dapat dikendalikan.