“Rekan rekan harus hafal mereka juga tahu, ngintipin BPS kalau gak bisa diajak kerja sama supaya bagus dia ngintipin BPS biasanya ngambil sampel pasar mana aja. Betul! Saya sudah tahu modus modus kepala daerah itu,” kata Tito dalam Hari Statistik Nasional yang disiarkan secara daring, Kamis (26/9/2024).
BPS Klaim Data Inflasi Nasional Akurat
Badan Pusat Statistik (BPS) mengklaim kualitas seluruh data statistik angka deflasi nasional terjamin, meski ada kasus manipulasi data di sejumlah pemerintah daerah (Pemda). Pasalnya, data itu dihitung sesuai dengan metodologi yang telah ditetapkan dan dilakukan secara transparan.
Plt. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan dalam menghitung data inflasi BPS mengacu pada pedoman dan prosedur yang ditetapkan, mencakup pemilihan waktu, tempat dan target responden dalam pelaksanaan survei harga konsumen.
“BPS terus berupaya menjaga independensi dari intervensi pihak lain, sehingga data yang dihasilkan BPS dapat dipertanggungjawabkan,” kata Amalia dalam pesan singkat kepada Bloomberg Technoz, dikutip Senin (7/10/2024).
Amalia menyatakan dalam seluruh tahapan penyelenggaraan statistik, BPS memiliki mekanisme penjaminan kualitas daya yang dihasilkan.
Dengan demikian, ia mengharapkan bahwa publik tetap percaya dengan BPS atas akurasi perhitungan angka inflasi.
“Akurasi penghitungan angka Inflasi sesuai dengan metodologi yang digunakan, dan telah diketahui oleh pengguna data sebagai bagian dari transparansi dan akuntabilitas BPS,” ucapnya.
Amalia menyebut, data inflasi yang dirilis oleh BPS diharap dapat dimanfaatkan dengan baik oleh seluruh pihak dalam mengambil kebijakan.
Dalam hal ini, termasuk bisa dijadikan sebagai pengingat awal (early warning system) bagi pemerintah untuk segera mengambil kebijakan terkait pengendalian harga.
“Atas informasi di atas, BPS secara profesional, akuntabel, obyektif, dan independen melakukan pengukuran inflasi tanpa intervensi dari pihak manapun,” tegas Amalia.
Pada kesempatan berbeda, Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Noor Faisal Achmad, tidak dapat memastikan akurasi dari data inflasi yang dirilis oleh BPS.
Ia menyebut, pihaknya hanya sebagai ‘pengguna’ dari data yang dirilis oleh BPS dan tidak mengetahui lebih lanjut atas metodologi penyusunan data inflasi yang dilakukan BPS.
“Tentu kami di BKF merupakan user atas data yang diterbitkan BPS. Terkait metodologi penyusunan data, sebaiknya ditanyakan ke BPS,” jelas Faisal kepada Bloomberg Technoz, dikutip Senin (7/10/2024).
(lav)
