“Akurasi penghitungan angka Inflasi sesuai dengan metodologi yang digunakan, dan telah diketahui oleh pengguna data sebagai bagian dari transparansi dan akuntabilitas BPS,” ucapnya.
Amalia menyebut, data inflasi yang dirilis oleh BPS diharap dapat dimanfaatkan dengan baik oleh seluruh pihak dalam mengambil kebijakan.
Dalam hal ini, termasuk bisa dijadikan sebagai pengingat awal (early warning system) bagi pemerintah untuk segera mengambil kebijakan terkait pengendalian harga.
“Atas informasi di atas, BPS secara profesional, akuntabel, obyektif, dan independen melakukan pengukuran inflasi tanpa intervensi dari pihak manapun,” tegas Amalia.
Soal Akurasi Data Inflasi, Kemenkeu Hanya ‘Pengguna’
Sementara itu, Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Noor Faisal Achmad, tidak dapat memastikan akurasi dari data inflasi yang dirilis oleh BPS.
Ia menyebut, pihaknya hanya sebagai ‘pengguna’ dari data yang dirilis oleh BPS dan tidak mengetahui lebih lanjut atas metodologi penyusunan data inflasi yang dilakukan BPS.
“Tentu kami di BKF merupakan user atas data yang diterbitkan BPS. Terkait metodologi penyusunan data, sebaiknya ditanyakan ke BPS,” jelas Faisal kepada Bloomberg Technoz, dikutip Senin (7/10/2024).
Airlangga akan Beri Sanksi
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto mengklaim akan memberikan sanksi kepada pemerintah daerah (pemda) yang terbukti mengakali data inflasi wilayahnya.
“Yang nakal harus dikasih sanksi, karena memang kita memberikan insentif agar mereka mengenadilan volatile food. Kenapa penting, jangan sampai daya beli masyarakat tergerus karena harga pangan naik,” tutur Airlangga ketika ditemui di kantornya, akhir pekan lalu.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyebut banyak kepala daerah yang mengakali atau mencurangi data inflasi BPS di daerah masing-masing agar memperoleh insentif fiskal dari pemerintah.
Tito menyebut, modus tersebut dilakukan beberapa kepala daerah dengan langsung mendatangi kantor BPS di Kabupaten/Kota daerah masing-masing untuk meminta angka inflasi di daerahnya agar menjadi bagus.
“Rekan rekan harus hafal mereka juga tau, ngintipin BPS kalau gak bisa diajak kerja sama supaya bagus dia ngintipin BPS biasanya ngambil sampel pasar mana aja. Betul! Saya sudah tahu modus modus kepala daerah itu,” kata Tito dalam Hari Statistik Nasional yang disiarkan secara daring, Kamis (26/9/2024).
(azr/lav)
