Dia juga mengatakan, tunjangan perumahan ini nantinya akan dimasukan ke dalam komponen gaji setiap bulan Anggota DPR RI 2024-2029. ”Setiap tahun akan kami evaluasi mengingat harga sewa di Jakarta dan sekitar ini tentu tidak statis. Harga tersebut pasti mengikuti mekanisme pasar. Jadi kami akan lakukan tetap sesuatu yang nanti mengikuti mekanisme-mekanisme yang ada,” kata dia.
Indra mengklaim, kondisi rumah dinas anggota DPR saat ini sudah sangat parah. Perbaikan terhadap hunian tersebut dinilai akan memakan biaya yang sangat tinggi. Hal ini menjadi dasar bagi Setjen DPR untuk mengembalikan seluruh aset negara tersebut kepada pemerintah.
Dia pun menilai, pemberian uang tunjangan perumahan justru lebih murah dibandingkan renovasi atau perbaikan pada rumah dinas DPR yang ada saat ini. Selain itu, seluruh rumah dinas tersebut berpotensi tak akan dipakai kembali jika DPR pindah ke kawasan IKN Nusantara, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.
"Secara ekonomis memang rumah dinas tersebut kalau itu dipertahankan memang banyak sekali biaya pemeliharaan yang harus dikeluarkan untuk sebuah rumah yang layak dihuni karena mengingat usianya," kata dia.
Apa pun alasannya, di sisi lain, Indra adalah tersangka kasus korupsi pengadaan barang dan jasa pada rumah jabatan DPR di Ulujami dan Kalibata, Jakarta Selatan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan status tersangka juga kepada Kepala Bagian Pengelolaan Rumah Jabatan DPR Hiphi Hidupati; dan empat pihak swasta.
(red/frg)
