Bloomberg Technoz, Jakarta - Partai Demokrat berkukuh bersama Koalisi Perubahan mengajukan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai calon presiden (Capres) pada Pemilihan Umum 2024. Mereka bergeming menanggapi keputusan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang memilih Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo sebagai capres.

Selain Partai Demokrat, koalisi perubahan juga berisi Partai Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera. Berdasarkan hasil Pemilu 2019, tiga partai ini mengantongi 163 kursi atau 28,3% dari 575 kursi di Dewan Perwakilan Rakyat. Sesuai UU Pemilu, koalisi perubahan bisa mengusung nama capres karena melampaui ambang batas atau presidential threshold yaitu 20% kursi di DPR pada Pemilu 2019.

“Siapa pun capres dari PDIP, ataupun Koalisi Besar, baik Puan, Ganjar, maupun yang lainnya, bagi Demokrat tak ada bedanya. Demokrat dan Koalisi Perubahan tetap konsisten mengusung Anies Baswedan," kata juru bicara DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra dalam rilis partainya, Sabtu (22/4/2024).

Menurut dia, koalisi perubahan menilai Anies sebagai sosok yang cocok untuk memperjuangkan perbaikan kesejahteraan sosial dan ekonomi di Indonesia. Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tersebut dianggap mampu memperjuangkan perbaikan penegakan hukum, keadilan, dan demokrasi.

Pemerintah Presiden Joko Widodo atau Jokowi memang kerap menuai kritik dalam persoalan penegakan hukum, terutama tindak pidana korupsi. Hal ini juga nampak pada anjloknya indeks persepsi korupsi Indonesia dari 38 menjadi 34 poin, pada 2022. Selain itu, sejumlah aturan dan proses juga dianggap membungkam kebebasan berpendapat dan penyampaian kritik.