“Untuk reward harus betul-betul berasal dari achievement karena memang tingkat harga stabil dan baik,” ucapnya.
Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Febrio Nathan Kacaribu menyatakan pemerintah membuka peluang untuk evaluasi pemberian insentif fiskal kepada Pemda yang terbukti melakukan kecurangan.
“[Evaluasi insentif inflasi] nanti akan kita lihat, ya,” tutur Febrio dalam kesempatan yang sama.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyebut banyak kepala daerah yang mengakali atau mencurangi data inflasi BPS di daerah masing-masing agar memperoleh insentif fiskal dari pemerintah.
Menanggapi itu, Plt. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan dalam melakukan survei Indeks Harga Konsumen (IHK), pihaknya menggunakan metodologi tertentu yang mengacu pada standar internasional.
Amalia menyatakan BPS terus menjaga independensi pengolahan maupun pengumpulan data yang dilakukan pada BPS daerah. Ia mengklaim proses pengumpulan data tersebut dilakukan secara independen dan tidak ada intervensi dari pihak lain.
“Kami sampaikan BPS punya penjaminan kualitas, dalam setiap proses pengumpulan data seperti pelaksanaan survei sampai pengolahan data kami memiliki metode tertentu untuk pemilihan waktu, tempat, dan target responden dalam survei IHK,” kata Amalia dalam konferensi pers di kantornya, Selasa (1/10/2024).
(azr/lav)
