Bloomberg Technoz, Jakarta - Centre for Strategic and International Studies (CSIS) menyatakan sederet capaian pembangunan pemerintah dalam 10 tahun terakhir harus dibayar mahal secara ekonomi dan politik. Pasalnya dalam satu dekade terakhir, utang pemerintah naik Rp5.467 triliun atau 195%. 

Peneliti Departemen Ekonomi CSIS Deni Friawan dan Adinova Fauri dalam risetnya menyatakan, selama 10 tahun terakhir utang pemerintah naik dari Rp2.795 triliun pada kuartal I-2015 menjadi Rp8.262 triliun pada kuartal I-2024, dengan rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) naik dari 25,05% menjadi 38,87%.

“Peningkatan anggaran belanja negara yang tidak seimbang dengan penerimaan pajak menyebabkan defisit fiskal yang besar dan utang pemerintah yang terus meningkat,” tulis Deni dan Adinova dalam risetnya, dikutip Jumat (4/10/2024).

Sementara itu, utang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) non-keuangan, terutama BUMN Karya tercatat naik signifikan dari Rp506 triliun pada kuartal I-2015 menjadi Rp1.035 triliun pada kuartal I-2024.

Meski utang pemerintah masih dibawah batas yang ditetapkan dalam Undang-Undang No.1/2003 tentang Keuangan Negara yakni 60% dari PDB, namun sebagian dari utang baru yang dikeluarkan hanya digunakan untuk membayar bunga dan pokok utang.