Indonesia, sayangnya, belum mampu meningkatkan skornya dalam IPK 2023. Dengan skor IPK 34, Indonesia menempati peringkat ke-115 dari 180 negara yang disurvei. Skor ini stagnan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, di mana Indonesia juga mendapat skor 34. Posisi ini menunjukkan bahwa meskipun ada upaya-upaya untuk memerangi korupsi, hasilnya masih belum cukup signifikan.
Bagaimana Posisi Indonesia di ASEAN?
Jika dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya, posisi Indonesia dalam hal korupsi cukup memprihatinkan. Berikut adalah peringkat negara-negara ASEAN berdasarkan skor IPK 2023:
-
Singapura: Skor 83 (Peringkat 5 dunia)
-
Malaysia: Skor 50
-
Timor Leste: Skor 43
-
Vietnam: Skor 41
-
Thailand: Skor 35
-
Indonesia: Skor 34
-
Filipina: Skor 34
-
Laos: Skor 28
-
Kamboja: Skor 22
-
Myanmar: Skor 20
Dari daftar di atas, terlihat jelas bahwa Indonesia masih berada di bawah negara-negara seperti Singapura, Malaysia, bahkan Vietnam dan Thailand dalam hal persepsi publik terhadap korupsi. Singapura, dengan skor 83, adalah negara paling bersih dari korupsi di kawasan ASEAN, bahkan menempati posisi kelima dunia. Sementara itu, Myanmar berada di posisi terendah di ASEAN dengan skor IPK 20, sekaligus menduduki peringkat ke-14 negara paling korup di dunia.
Dampak Korupsi terhadap Indonesia
Korupsi di Indonesia memiliki dampak yang sangat besar terhadap berbagai sektor. Pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga investasi asing sering kali terhambat oleh praktik-praktik korupsi. Korupsi yang merajalela juga merusak citra Indonesia di mata internasional, mengurangi daya tarik negara ini bagi investor, dan memperlambat pertumbuhan ekonomi.
Selain itu, korupsi juga menyebabkan ketimpangan sosial yang semakin lebar. Uang yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan masyarakat sering kali jatuh ke tangan para koruptor. Hal ini mengakibatkan banyak program-program pemerintah yang tidak berjalan dengan maksimal, sehingga masyarakat luas tidak dapat merasakan manfaat yang seharusnya diterima.
Upaya Memerangi Korupsi di Indonesia
Meskipun skor IPK Indonesia belum menunjukkan peningkatan yang signifikan, pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk memberantas korupsi. Salah satunya adalah melalui penguatan peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang terus berupaya mengusut kasus-kasus besar yang melibatkan pejabat tinggi negara. Selain itu, reformasi birokrasi juga menjadi salah satu fokus utama pemerintah dalam menekan praktik korupsi di sektor publik.
Namun, upaya ini masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam hal penegakan hukum yang kadang dianggap belum cukup tegas. Diperlukan komitmen yang lebih kuat dari seluruh elemen masyarakat, baik pemerintah, swasta, maupun individu, untuk bersama-sama memerangi korupsi demi kemajuan bangsa.
Korupsi tetap menjadi salah satu tantangan terbesar bagi Indonesia dan banyak negara lainnya di dunia. Meskipun upaya untuk memberantas korupsi terus dilakukan, skor IPK Indonesia yang stagnan menunjukkan bahwa masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan.
Dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya, Indonesia perlu bekerja lebih keras untuk memperbaiki citra dan meningkatkan transparansi di berbagai sektor. Hanya dengan komitmen yang kuat dari seluruh elemen bangsa, Indonesia dapat keluar dari jeratan korupsi dan mencapai pembangunan yang lebih baik.
(seo)
