Penundaan ini akan memberikan waktu tambahan bagi para pihak untuk bersiap-siap, tetapi "sama sekali tidak mempertanyakan" tujuan-tujuan hukum, kata komisi tersebut dalam pernyataannya.
Proposal ini akan membutuhkan persetujuan dari Parlemen Eropa dan negara-negara anggota karena peraturan ini dijadwalkan mulai berlaku pada 30 Desember.
"Komisi ini menyadari bahwa tiga bulan menjelang tanggal implementasi yang telah ditetapkan, beberapa mitra global telah berulang kali menyatakan keprihatinan mengenai kondisi kesiapan mereka," katanya. "Kondisi persiapan di antara para pemangku kepentingan di Eropa juga tidak merata."
Blok ini baru-baru ini kehilangan parlemen paling hijau yang pernah ada, dan pemerintah di seluruh benua ini menghadapi tekanan untuk mngurangi ambisi lingkungan hidup mereka karena masalah biaya.
Negara-negara anggota dan kelompok-kelompok industri telah menyuarakan kekhawatiran mereka atas peraturan deforestasi tersebut, memperingatkan akan adanya gangguan pasokan dan inflasi yang akan terjadi.
"Penundaan akan sangat meringankan rantai nilai Uni Eropa yang terdampak, mulai dari kakao hingga kelapa sawit—dan tidak terkecuali bagi para konsumen Eropa yang telah terkena dampak krisis biaya hidup," ujar Carlos Mera, analis di Rabobank di London.
Aturan-aturan ini membutuhkan sistem pelacakan yang rumit. Pasalnya para importir diwajibkan untuk mengumpulkan data yang tepat untuk mengidentifikasi bidang-bidang tanah, di mana barang-barang tersebut ditanam.
Perusahaan harus memastikan bahwa produk yang mereka bawa tidak dibuat di area yang mengalami deforestasi atau terdegradasi setelah tahun 2020.
"Tambahan waktu 12 bulan untuk fase dalam sistem ini merupakan solusi yang seimbang untuk mendukung operator di seluruh dunia dalam menjamin kelancaran implementasi sejak awal," ujar komisi tersebut.
(bbn)
