Ia menyebut, hal tersebut juga bertujuan untuk memberi kemudahan bagi institusi perbankan dan pelaku ekonomi lainnya dalam pelaporan ekonomi keberlanjutan yang kerap menjadi salah satu persyaratan pemberian kredit oleh institusi internasional.

Dengan begitu, kalkulator hijau disebut dapat membuka akses investasi dan pendanaan hijau yang lebih luas bagi industri baik dari perbankan maupun pasar keuangan global.

“Ke depannya, pengembangan Kalkulator Hijau akan diperluas secara bertahap agar mencakup seluruh aktivitas penghasil emisi. BI akan terus bersinergi dengan Kementerian/Lembaga terkait agar sejalan dengan kebutuhan industri dan dengan perkembangan global,” pungkas Juda.

Sebelumnya, Juda menyatakan kebijakan makroprudensial akan diarahkan pada tiga pilar prioritas. Pertama pilar intermediasi yang diarahkan longgar, dengan adanya kebijakan insentif likuiditas makroprudensial (KLM) dan kebijakan rasio pendanaan luar negeri (RPLN).

Pilar kedua yakni ketahanan, BI akan terus memperkuat aspek ketahanan sistem keuangan termasuk penguatan koordinasi antar lembaga, serta penyiapan aspek legal, kerangka kerja, dan instrumen manajemen krisis keuangan.

Pilar ketiga adalah keuangan berkelanjutan atau green finance yang salah satunya diperkuat dengan telah diluncurkannya kalkulator hijau yang merupakan basis perhitungan efektivitas keuangan hijau.

(azr/lav)